Seleksi Anggota BPK, Nyoman Adhi Serahkan Sepenuhnya kepada DPD dan Komisi XI

- Senin, 9 Agustus 2021 | 19:37 WIB
Kantor BPK/Foto Istimewa
Kantor BPK/Foto Istimewa


JAKARTA, suaramerdeka.com – Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan klarifikasi terkait polemik dan kritik sebagian masyarakat yang mendesak agar Komisi XI DPR RI menggugurkan namanya dari seleksi anggota BPK.

Kepada wartawan, sebagai warga negara, Nyoman menyerahkan sepenuhnya kepada anggota DPD RI dan Komisi XI DPR RI untuk menilai secara objektif aspek kepatutan dan kelayakann dirinya untuk dipilih sebagai anggota BPK.

Terkait syarat “Paling singkat dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara,” sebagaimana Pasal 13 huruf j UU No 15 Tahun 2006, Nyoman merujuk pada Fatwa Ketua Mahkamah Agung (MA) kepada Ketua DPR RI dengan Nomor: 118/KMA/2009 tanggal 24 September 2009 perihal Pendapat Hukum MA Tentang Pasal 13 huruf j Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Baca Juga: Anak Berkebutuhan Khusus Rentan Terpapar Covid-19, Tia Dukung Hendi Beri Pendampingan

Dalam Fatwa MA itu, pada butir 3 (tiga) diuraikan, “Jika ditinjau dari segi Ratio-Legis dan Filosofis yaitu setiap ketentuan undang-undang mempunyai tujuan. Pasal 13 huruf j Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 menentukan bahwa calon Anggota BPK telah meninggalkan jabatan di lingkungan Pengelola Keuangan Negara selama 2 (dua) tahun.

Hal ini dimaksudkan (sebagai ratio-legis dan filosofis) agar tidak terjadi conflict of interest pada saat ia terpilih sebagai anggota BPK yang mempunyai potensi untuk melaksanakan wewenangnya atas hasil pekerjaannya di bidang pengelolaan keuangan sewaktu ia menjabat.”

Merujuk butir pertimbangan tersebut, menurut Nyoman, MA memberi penekanan pada substansi yang dimaksud ketentuan pasal 13 huruf j UU No. 15 tahun 2006, yaitu menghindari agar tidak terjadi conflict of interest saat calon anggota terpilih.

Dengan kata lain, bisa jadi saat mendaftar calon anggota BPK seseorang telah dua tahun meninggalkan jabatannya di bidang pengelolaan keuangan negara, tetapi BPK belum selesai melakukan pemeriksaan pada Satuan Kerja (Satker) tempat calon itu menjabat sebelumnya, atau ada temuan dan rekomendasi BPK yang belum tuntas ditindaklanjuti. Apabila terpilih sebagai anggota BPK, tentunya berpotensi memiliki conflict of interest atas pemeriksaan dalam jabatan sebelumnya.

Baca Juga: Joan Mir Sukses Amankan Podium Dua di Styrian GP

Sebaliknya, lanjut Nyoman, bisa jadi saat mendaftar seseorang belum dua tahun meninggalkan jabatan di bidang pengelolaan keuangan negara. Tapi kinerja pada satuan kerja yang dipimpinnya telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Tentunya yang bersangkutan tidak lagi memiliki potensi conflict of interest seperti yang dikhawatirkan ketentuan pasal 13 huruf j tersebut.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tagar Giring Trending di Twitter, Ini Penyebabnya

Kamis, 6 Januari 2022 | 22:28 WIB

Fokus di Kabinet, Airlangga Tak Akan Mundur

Sabtu, 1 Januari 2022 | 18:32 WIB

Hasto: PDIP Doakan Suksesnya Muktamar NU

Rabu, 22 Desember 2021 | 17:46 WIB

Hanura Jateng Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Rabu, 22 Desember 2021 | 17:32 WIB

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB
X