Inilah 3 Arahan Jokowi Terkait Tindak Lanjut Kontrak Kerja Sama Migas dan Pertambangan

- Rabu, 1 Februari 2023 | 12:09 WIB
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 31 Januari 2023 siang. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 31 Januari 2023 siang. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Jokowi memberikan tiga arahan terkait tindak lanjut sejumlah kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas serta pertambangan.

Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, tiga arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023.

“Bapak Presiden mengarahkan agar semuanya harus berjalan lewat mekanisme hukum yang baik, yang kedua perhitungan ekonomi yang baik, yang ketiga harus betul-betul berdampak pada kepentingan negara dan rakyat,” ujar Bahlil usai ratas dilansir dari laman resmi setkab.

Baca Juga: Cukup Tulis NIK! Salah Satu Syarat Cek Apakah Nama Tertera dan Layak Mendapatkan Bantuan Set Top Box

Menurut Bahlil, dalam rapat dibahas perlunya penghitungan kembali terkait sejumlah kontrak kerja sama migas dan pertambangan yang dimiliki sejumlah perusahaan, seperti Freeport, Vale, dan British Petroleum (BP).

Bahlil menyampaikan, pemerintah akan terus mengawal investasi, yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan nasional.

“Sekarang itu kan adalah orang mencari investasi susah sekarang, yang sudah existing kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Gampang Kok! Cara Agar Bisa Menonton Siaran TV Digital Lewat HP Android Tanpa Set Top Box

Menteri BUMN juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisisasi serta melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Oleh karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD.

“Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu oil and gas maupun pertambangan, kita dorong kepada hilirisasi, hilirisasi dan keterlibatan BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang, tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal,” tandasnya.***

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X