Rekrutmen CASN 2023 Dibuka untuk Umum, Pemenuhan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 tengah disiapkan pemerintah.

Adapun rekrutmen melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dikutip dari laman Kementerian PANRB, Selasa 31 Januari 2023.

Baca Juga: 13 Februari 2023 Mendatang, Hakim Akan Putuskan Vonis untuk Ferdy Sambo

Menteri PANRB menyebutkan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan masih menjadi fokus pemerintah terkait formasi.

“Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi.

Baca Juga: UPDATE Prakiraan Cuaca Semarang 1 Februari 2023: Berawan, Berpotensi Diguyur Hujan RIngan

“Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.

Sejumlah variabel tertentu juga dipertimbangkan dalam perekrutan CASN tahun 2023

Di antaranya, indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Baca Juga: Hasil Coppa Italia: Inter Milan ke Semifinal Usai Taklukkan Atalanta 1-0

Menteri PANRB pun meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan.

Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan (Menkeu) dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).