JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan biaya haji 2023 memang perlu dilakukan penyesuaian.
Sebab subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar hingga mencapai 59 persen.
Dengan demikian hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Hajo (BPKH) terambil cukup banyak.
Baca Juga: Indonesia Amankan 2 Tempat di 8 Besar Daihatsu Indonesia Master 2023
Menurutnya jika hal itu terus dibiarkan, maka nilai pokok akan ikut tergerus.
Lalu BPKH, tak bisa lagi memberikan subsidi haji pada tahun-tahun berikutnya.
"Karena itu perlu ada penyesuaian harga yang kalau pun disubsidi itu tidak membuat terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya tidak terganggu," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Januari 2023.
Baca Juga: PSIS Semarang Datangkan Vitinho, Bomber Tim Mahesa Jenar Carlos Fortes Siap Gacor Lagi
Terkait komposisi penyesuaian biaya haji 2023, telah diusulkan oleh Menteri Agama beberapa waktu lalu.
Di mana dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444H/2023M menjadi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat.
Artikel Terkait
Ketua DPD RI Sebut Biaya Haji 2023 Tidak Perlu Naik, Jamaah Indonesia Terbesar di Dunia
Soal Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik, Jokowi: dalam Proses Kajian, belum Final
Usulan Menag Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 Dinilai Bentuk Tanggung Jawab Negarawan Religius
Soal Biaya Haji 2023, Rektor UIN Saizu: Jangan Pakai Kacamata Suudzon
Soal BPIH 2023, Rektor UIN Walisongo : Untuk Kemaslahatan Jamaah Haji