Rencana Kenaikan Biaya Haji 2023, Skema Dinilai Tak Adil bagi Calon Jemaah

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sorotan terus mengarah kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas seiring rencana menaikkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023.

Diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, rencana tersebut dinilai terlalu mendadak dan akan merugikan calon jemaah haji yang berangkat tahun ini.

“Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sebab mereka harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp 30 jutaan dalam waktu singkat."

"Bagi mayoritas calon jamaah yang harus menabung bertahun-tahun angka itu cukup besar,” ujar Marwan Dasopang, dikutip dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Cukup Pakai Bahan Alami, Racikan Jamu Leluhur Ini Bisa Bikin Stamina Merpati Balap Makin Gacor, Yuk Coba!

Adapun usulan pemerintah terkait proporsi pembebanan biaya haji 70 berbanding 30 di mana 70 persen biaya akan ditanggung jemaah.

Kemudian, 30 persen subsidi pemerintah yang diambil dari nilai manfaat BPIH merupakan proporsi ideal.

Adapun, proporsi tersebut sesuai dengan prinsip istitoah atau prinsip jika haji hanya bagi mereka yang mampu.

“Tetapi bagi kami penerapan skema ini perlu waktu dan sosialisasi panjang sehingga tidak merugikan calon jemaah,” katanya.

Baca Juga: Google Akan Segera Berhentikan 12.000 Pekerja di Tengah Kekhawatiran Resesi

Marwan Dasopang mengungkapkan jika dibandingkan tahun lalu, beban jemaah tahun ini akan sangat berat.

Menurutnya tahun lalu dari rerata BPIH sebesar Rp 98,3 juta, komponen Bipih yang harus ditanggung jamaah hanya sebesar Rp 39,8 juta (40,54 persen).

Kemudian, sisanya diambil dari nilai manfaat BPIH sebesar Rp 58,4 juta (59,4 persen).

”Lalu tetiba ada usulan tahun ini jamaah harus menanggung 70 persen BPIH sedangkan dari subsidi hanya 30 persen,” katanya.

Baca Juga: Cuma Modal Muter Antena Doang, Cobain Dulu 7 Trik Rahasia Buat Dapat Siaran TV Digital yang Maksimal