Kemenkes Resmi Naikan Tarif Pelayanan JKN, Berikut Rinciannya

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penyesuaian tarif berlaku bagi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada 9 Januari 2023.

Baca Juga: Horeee! Akhirnya Bisa Menonton Siaran TV Digital Lewat TV Tabung Tanpa STB, Ternyata Begini Caranya

"Ini merupakan kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi yang akan diterima puskesmas/klinik/dokter praktek dari BPJS Kesehatan sejak tahun 2016" Ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman resmi kemkes.go.id, Senin 16 Januari 2023.

Dalam aturan ini, bertambahnya layanan yang dapat dibayarkan melalui BPJS serta penyesuaian satuan biaya untuk berbagai tindakan medis di FKTRL.

Penyesuaian tarif ini, tenaga kesehatan akan mendapatkan kapitasi/insentif/remunerasi yang lebih baik.

Adapun standar tarif kapitasi ditetapkan sebagai berikut:

Baca Juga: Ternyata! TV LED Bisa Digunakan untuk Menyaksikan Siaran TV Digital, Meski Tanpa STB, Ngotot Mau Beli STB?

• Puskesmas sebesar Rp3.600 sampai dengan Rp9.000 per peserta per bulan.

• Rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp9.000 sampai dengan Rp16.000 per peserta per bulan.

• Praktik mandiri dokter atau praktik dokter layanan primer sebesar Rp 8.300 sampai dengan Rp15.000 per peserta per bulan.

• Praktik mandiri dokter gigi sebesar Rp3.000 sampai dengan Rp4.000 per peserta per bulan.

Baca Juga: Kominfo Memang Baik, karena Sudah Berbagi STB Gratis ke Masyarakat Tak Mampu, Ini Cara Cek Nama Penerima STB

Disamping tarif kapitasi, terdapat kenaikan tarif non kapitasi untuk pelayanan persalinan, Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan rawat inap tingkat pertama serta penambahan tarif non kapitasi untuk pelayanan skrining kesehatan tertentu.