Dukungan terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka untuk Jaga Kemajuan Demokrasi

- Rabu, 11 Januari 2023 | 23:04 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (foto: Kemenko Perekonomian)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sebanyak 8 partai politik (parpol) melakukan konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Konsolidasi itu diinisiasi oleh partai Golkar sebagai salah satu partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dukungan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka untuk menjaga kemajuan demokrasi.

Sistem pemilu proporsional tertutup dinilai merupakan kemunduran bagi demokrasi.

Baca Juga: Begini Cara Agar Bisa Menyaksikan Siaran TV Digital dengan HP Android Tanpa STB, Komplit Alat yang Dibutuhkan

“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” terang Airlangga.

Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Indonesia Afit Khomsani mengapresiasi respons 8 parpol tersebut. tersebut pada beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, hal itu menunjukkan para elite parpol mulai beranjak ke wacana yang lebih produktif. Afit juga menilai pernyataan sikap tersebut mempunyai dampak positif pada perhatian publik terhadap Pemilu 2024.

Baca Juga: Keren! Kominfo Masih Berbagi STB Gratis terutama untuk Masyarakat Tak Mampu, Buruan Pesan Sekarang

"Artinya, para elite mulai aware dengan Pemilu 2024 dan komitmen pada penyelenggaraan Pemilu 2024, serta meninggalkan wacana kontraproduktif yang dulu sering dilakukan, misalkan menunda pemilu," terangnya.

Menurut Afit, memang tidak ada sistem pemilu yang paling ideal dan bagus.

Meski demikian, sistem pemilu dipilih berdasar yang paling memungkinkan dan bisa disesuaikan dengan konteks dan kultur masyarakat.

Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan di antaranya adalah mengecilnya peran parpol, dan rawan politik uang.

Baca Juga: Lupakan STB! karena Ada Masyarakat yang Bisa Menyaksikan Siaran TV Digital Melalui TV LED Tanpa STB

"Karena adanya liberalisasi dalam proses pemilu, di mana para calon saling berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak," lanjutnya.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X