LKPP dan Kadin Bahas Strategi Bersama

SEMARANG, suaramerdeka.com- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mempertajam program bersama.

Penajaman program Kadin Indonesia dan LKPP ini dilakukan setelah sebelumnya MoU telah ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.

Sejumlah langkah-langkah teknis terkait implementasi dari MoU akan dilakukan menyusul telah dibentuknya tim Pokja dari Kadin Indonesia dan dari LKPP.

Baca Juga: KADIN Kota Semarang Didorong Kenalkan eCatalog ke Pelaku UMKM Untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua Tim Pokja Kadin Indonesia Kukrit Suryo Wicaksono mengungkapkan, sosialisasi akan terus dilakukan yang mana ini menjadi salah satu program kerja dalam waktu dekat.

Selain itu workshop tutorial untuk memudahkan anggota Kadin termasuk di dalamnya UMKM, serta dari Kadin provinsi, asosiasi usaha bisa langsung masuk atau on boarding ke dalam e-catalog LKPP.

Turut mendampingi dalam Tim Pokja Kadin Indonesia adalah Wisnu Pettalolo selaku Sekretaris dan Aswadi Munir serta anggota Budiharjo, Guido Dewa, dan Jaka.

Baca Juga: Program Magang Jerman Kerja Sama Kadin Jateng dan IHK Trier Angkatan 2 Kembali Diluncurkan

Tim Pokja inilah yang terus mengupayakan manfaat kerja sama ini supaya bisa dirasakan keluarga besar Kadin khususnya dari para pelaku UMKM.

Apalagi LKPP juga telah menargetkan 90 persen pengadaan 2023 diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

"Target dari LKPP tahun ini Rp500 triliun dari jutaan pilihan produk. Ini akan menjadi pasar yang menarik terutama bagi produk dalam negeri khususnya yang jadi binaan Kadin Iindonesia terutama bagi teman UMKM," ujar Kukrit, Rabu 11 Januari 2023.

Baca Juga: Kadin Jawa Tengah: Tantangan Global Harus Diantisipasi, Luaskan Perdagangan Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah upaya yang menjadi program ini nantinya tidak hanya mencakup on-boarding e-katalog khusus bagi anggota Kadin.

Pelatihan atau tutorial yang dilakukan secara tematik terhadap 157 asosiasi di bawah Kadin sesuai dengan etalase yang tersedia.

Namun juga program pelaksanaan joint-study terkait market research kebutuhan pengadaan di seluruh Indonesia.