Jawa Tengah Masuk Daerah Rawan Pemilu, Bawaslu Diminta Memetakan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Bawaslu RI menyebut berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, ada 85 wilayah dengan kondisi kerawanan tinggi, tujuh di antaranya ada di Jawa Tengah.

Tujuh Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang disebut Bawaslu tersebut adalah Semarang, Sukoharjo, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kendal.

Menanggapi hal itu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Sururul Fuad menyatakan bahwa Bawaslu Jawa Tengah perlu untuk melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah kategori rawan Pemilu, dari tinggi sampai dengan radius terkecil.

Baca Juga: Info Prakiraan Cuaca Semarang 5 Januari 2023: Berawan, Ada Potensi Diguyur Hujan Ringan hingga Sedang

“Bawaslu harus memetakan potensi pelanggaran pemilu sampai dengan radius terkecil terutama daerah rawan tinggi Pemilu di Jawa Tengah sehingga upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin,” ujarnya.

Anggota Komisi A itu mengatakan bahwa Setiap daerah mempunyai tantangan yang berbeda-beda dalam menghadapi Pemilu.

Faktor apa yang menjadi potensi kerawanan harus bisa dibaca Pengawas Pemilu sampai tingkat lapangan, sehingga dirumuskan upaya pencegahan yang tepat.

Baca Juga: Hasil Liga Italia: Menang 1-0, Inter Milan Beri Kekalahan Perdana bagi Napoli

“Di dusun, desa, kecamatan mana yang rawan pelanggarannya dan pelanggarannya apa, harus terpetakan," imbuhnya.

Politikus asal Brebes itu menyampaikan bahwa Bawaslu beserta kepanjangan tangannya seperti Panwaslu kecamatan, Panwaslu Desa / Kelurahan harus peka terhadap kondisi sosial politik yang berkembang di masyarakat.

Pasalnya, hal ini turut memengaruhi tingkat kerawanan Pemilu, sehingga pengawas di lapangan harus sigap dalam menyikapi potensi kerawanan yang ada.

Baca Juga: Hasil Liga Italia: Gol Tunggal Milik di Menit Akhir Bawa Juventus Kalahkan Cremonese

Di samping itu menurutnya masyarakat perlu didorong agar semakin banyak yang terlibat dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas.

“Semakin banyak masyarakat yang berpartsipasi dalam pengawasan pemilu semakin baik bagi pemilu yang diselenggarakan," tegasnya.***