Idrus Mundur Jadi Mensos, Presidium Persatuan Pergerakan: Sofyan Basri Juga Harus Mundur 

- Jumat, 24 Agustus 2018 | 23:00 WIB
Foto: Idrus Marham / istimewa
Foto: Idrus Marham / istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.comIdrus Marham resmi mundur sebagai Menteri Sosial (Mensos) pagi tadi. Alasanya, Idrus ditetapkanmenjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan PLTU Riau-1 yang menyeret anggota Komisi Energi Saragih.

Menanggapi hal tersebut, Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto, mengapresiasi langkah Idrus yang mundur sebagai Menteri Sosial. Namun demikian, kata Andrianto, tak hanya Idrus yang harus mundur lantaran terjebak dalam pusaran kasus suap PLTU Riau 1 ini, Diriut PLN Sofyan Basir pun harus mundur. 

Menurut Andrianto, hal itu didasari oleh dugaan keterlibatan Sofyan Basir dalam lingkaran kasus suap PLTU Riau 1 yang juga turut menjerat pengusaha kondang Johanes B Kotjo.

“Besar kemungkinan terlibat, indikasinya jelas PLTU Riau I Rencana umum pengadaan tenaga listrik nasional baru tahun 2041 kenapa dimajukan sekarang. Ini kan tidak ada dipembahasan PLN tahun ini. Ini jelas project susupan dari Sofyan Basir dan kroninya,” ujar dia saat dihubungi, Jumat, (24/8).

Andrianto pun menilai nasib Sofyan Basir untuk menyusul Idrus sebagai tersangka tinggal menunggu waktu saja. KPK menurut dia sudah memegang nama Sofyan Basir dalam pusaran kasus tersebut.

“KPK jelas sudah tahu. Tinggal nunggu waktu saja Sofyan Basir susul Idrus,” ungkap dia.

Andrianto pun menegaskan, bahwa sedianya sosok Sofyan Basir memang tidak berkompeten  untuk menangani PLN. Hal tersebut lantaran di bawah PLN jauh dari kata baik.

“Saya rasa Sofyan Basyir mesti gentle mundur dari dirut PLN. Dari awal tidak kompeten. Dan kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan PLN,” tukas dia.

Sementara itu, Djoko Edi Abdurahman mantan DPR-RI memaparkan bahwa, KPK seharusnya sudah bisa menangkap Dirut PLN Sofyan Basir. Hal itu didasari oleh OTT yang dilakukan oleh KPK dalam pusaran kasus suap PLTU Riau 1.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan

Tags

Terkini

X