Pegiat HAM: Pasal KUHP Banyak yang Multitafsir, Jadi Berita Tidak Lengkap Itu Berbahaya

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang undang.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa, 6 Desember 2022.

Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

Atas pengesahan tersebut, Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Asfinawati mengatakan, pasal-pasal di dalam UU KUHP banyak yang multitafsir.

Baca Juga: Siaran TV Digital Kurang Jelas, Meski Menggunakan Set Top Box dan Antena TV Digital? Pasang Saja Alat Ini

Selain itu, beberapa pasal yang terkandung juga cukup membingungkan.

"Sebenarnya masalah utama di dalam KUHP adalah banyak pasal-pasal yang multitafsir. Itu yang membingungkan," kata Asfinawati dalam acara Diskusi Publik: Penyempitan Ruang Sipil dan Upaya Membangun Partisipasi yang Bermakna di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022 dilansir laman rri.

Dia juga menyinggung salah satu pasal dengan hukuman pidana.

Di mana jika seseorang menyebarkan berita yang tidak pasti.

Baca Juga: Katakan Tidak pada Set Top Box! Hanya dengan HP Android Bisa Nonton Siaran TV Digital Tanpa Set Top Box