JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Joko Widodo bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.552.450 sertipikat tanah secara serentak untuk masyarakat Indonesia.
Menilik awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memandang sengketa dan konflik pertanahan masih banyak terjadi dan perlu segera dibereskan.
Setelah ditelusuri, Presiden RI pun mengetahui salah satu alasannya, yang mana berhubungan erat dengan sertipikat tanah.
Baca Juga: Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur, Mahfud MD: Tahapan Sudah Mulai
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Penyerahan 1.552.450 Sertipikat Tanah untuk Rakyat yang berlangsung secara daring dan luring di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis 1 Desember 2022.
"Kita tahu di tahun 2015 setelah dihitung semuanya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertipikat, yang sudah pegang sertipikat itu 46 juta."
"Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertipikat, betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana karena Bapak/Ibu tidak pegang bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki," ujarnya.
Baca Juga: Lazis Jateng Berangkatkan Truk Kemanusiaan untuk Penyintas Gempa Cianjur
Konflik pertanahan yang terjadi, menurut Presiden Joko Widodo sangat menghabiskan energi rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, Presiden RI mengatakan, perlu adanya percepatan sertipikasi tanah masyarakat.
Artikel Terkait
Bahaya Mafia Tanah, BPN Jateng Ingatkan Modus Jual Beli dan Gadai
Reforma Agraria, Menteri ATR/BPN Incar Target Tanah di Jateng
BPN Serahkan 185 Sertifikat HM Tanah Aset Pemkab Demak
Turun di Jateng, Komisi II DPR Sambangi BPN Pantau Proyek Strategis Nasional
Pentingnya Sertipikat Hak Atas Tanah, Kementerian ATR BPN Gencarkan Sosialisasi PTSL di Banyumas