Jelang Tahun Pemilu, Wakil Ketua DPRD Ingin Jateng Tetap Gayeng Sampai 2024

- Rabu, 30 November 2022 | 17:55 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko. / suaramerdeka.com
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko. / suaramerdeka.com

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemilu 2024 dinilai menjadi momen yang rawan atau berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini tidak lain karena setiap kelompok memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Heri Pudyatmoko mengingatkan, potensi konflik tersebut tentunya harus diantisipasi sejak dini agar tidak ada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Heri mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng untuk bergerak mulai dari sekarang menyiapkan skema antisipasi konflik sosial.

Baca Juga: Ini Pentingnya Kenapa Pelatih Harus Ketahui Kondisi Mental Atlet

"Langkah awal yang harus dilakukan yaitu memetakan terlebih dahulu daerah mana saja yang rawan konflik. Hal ini bisa berkaca pada data Pemilu tahun sebelumnya dan melihat juga kondisi saat ini," ujarnya.

Ia menyebutkan, pada Pemilu 2019, Forkopimda Jateng memetakan enam daerah rawan konflik. Daerah tersebut yaitu Solo Raya, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Pati, dan Kota Semarang.

Dikatakannya, peta tersebut bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan dinamika politik di Jateng. Maka, langkah antisipatif terhadap konflik harus dilakukan lebih awal agar prosesnya mulai dari tahapan hingga pelaksanaan berjalan dengan kondusif.

Baca Juga: Jangan Disepelein, Gak Bakal Nyesel Beli Kalau Kenari Birahi Begini

"Ini menjadi tanggung jawab bersama antar seluruh pihak, pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, serta juga pelaksana dan pengawas Pemilu. Mari jaga keamanan dan ketertiban di masyarakat biar Jateng bisa tetap adem ayem," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia melanjutkan, komunikasi dan koordinasi secara intens perlu ditingkatkan. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas disarankan untuk menjadi fasilitator yang mempertemukan antar partai politik agar terjalin hubungan dan interaksi yang positif.

Halaman:

Editor: Jati Prihatnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

90 Persen Penduduk Indonesia Terjamin Program JKN!

Senin, 30 Januari 2023 | 14:06 WIB
X