Aptrindo: Penindakan Over Loading Jangan Tebang Pilih

- Senin, 16 Juli 2018 | 05:46 WIB
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suarmerdeka.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan melakukan penindakan kepada para pelaku truk yang bermuatan lebih (Over Loading) yang muatannya melebihi 100 persen dari ketentuan yang berlaku. Aturan tersebut mulai berlaku 1 Agustus mendatang. 

Angkutan barang yang melanggar akan  diturunkan di 3 lokasi pilot project Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah Bambang Widjanarko menilai pihaknya siap menjalankan aturan tersebut. "Kalau ada yang melanggar, silahkan ditindak. Kita lihat nanti selanjutnya bagaimana," katanya kepada Suara Merdeka.

Menurutnya, idealnya ada kenaikan Jumlah Berat Bruto (JBB) terlebih dahulu baru diberlakukan penindakan atas dasar perhitungan JBB baru yang sesuai dengan keadaan sekarang." Ada baiknya jika semua Peraturan yang ada hubungannya dengan teknologi, selalu menyesuaikan dengan kemajuan teknologinya, karena tidak ada negara yang bisa membatasi/membentengi transformasi teknologi pada era globalisasi seperti sekarang ini," ujar Bambang. 

Untuk diketahui,  Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI)ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan daya dukung kelas jalan terendah yang dilalui, kekuatan ban, kekuatan rancangan sumbu sebagai upaya peningkatan umur jalan dan kendaraan serta aspek keselamatan di jalan. Sementara itu Jumlah Berat Bruto (JBB) ditetapkan oleh pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu, sehingga konsekuensi logisnya JBI tidak melebihi JBB.

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan, taat aturan tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh anggota Aptrindo saja. "Karena jumlah Pemilik Truk yang belum bergabung dengan Asosiasi mana pun jumlahnya masih lebih banyak daripada yang sudah bergabung," cetusnya.

Dia menilai jika Over Dimensi dan Over Load (ODOL) tidak dilakukan oleh anggota APTRINDO pun, maka Pemilik Truk lain akan melakukannya." Saya tidak tahu, apakah penindakan terhadap ODOL ini akan berhasil atau justru sebaliknya. Apakah akan dilakukan secara rigid dan konsisten atau bersifat sementara dan bolong-bolong (tebang pilih) ," cetusnya.

Bambang mengkritisi kebijakan tersebut yang dinilai minim sosialisasinya yakni hanya kepada anggota Asosiasi saja yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Pemilik Truk yang berada diluar Asosiasi.

" Memang benar saat ini Truk bermuatan barang milik BUMN seperti Pabrik Baja (KRAKATAU STEEL) , Pupuk ( PETROKIMIA ), Semen ( GRESIK ), Beton ( VARIA USAHA & WASKITA ), Beras ( BULOG ) masih mendominasi praktek Overtonase di jalanan," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

WHO: Awas Lonjakan Mobilitas Warga

Jumat, 17 September 2021 | 14:18 WIB

Menyusuri Jejak Semarang hingga Belanda

Jumat, 17 September 2021 | 01:00 WIB
X