Hadiri KTT G20 di Bali, Kanada Beri Bantuan $500 Juta Bagi Ukraina, Tambah Sanksi untuk Rusia

BALI, suaramerdeka.com - Perhelatan KTT G20 yang berlangsung sejak hari ini 15-16 November 2022 di Bali mempertemukan berbagai pemimpin negara dengan ekonomi yang kuat.

Salah satu yang menjadi agenda dalam gelaran KTT G20 adalah masalah perang yang melibatkan Rusia dan Ukraina.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Rusia, Vladimir Putin tak bisa menghadiri secara langsung acara tersebut, namun mengutus Menlu Rusia Sergei Lavrov.

Baca Juga: Makna Gambar Lidah Api yang Jadi Latar Belakang di Lambang KTT G20 Bali

Sedangkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menghadiri G20 secara virtual.

Hadir menjadi salah satu anggota G20, Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau secara tegas memberikan dukungan terhadap Ukraina.

Dilansir dari PM, pada KTT G20 hari ini (15/11/2022) Justin Trudeau, mengumumkan bahwa Kanada akan memberikan $500 juta bantuan militer tambahan untuk Ukraina.

Bantuan bagi Ukraina tersebut juga diumumkan Trudeau melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Baca Juga: Yuk Kenalan dengan Fajar Alfian, Intip Juga Sederet Prestasinya di Kancah Internasional

“Kami telah tiba di Indonesia untuk KTT @G20org dan saya memulai dengan mengumumkan dukungan baru untuk Ukraina. Kami memberi mereka $500 juta bantuan militer untuk memastikan mereka memiliki peralatan – dan bahan bakar serta pasokan medis – yang mereka butuhkan,” ujar PM Kanada tersebut.

Bantuan tersebut diberikan Kanada untuk membantu Angkatan Bersenjata Ukraina dalam mempertahankan negara mereka dari invasi Rusia.

Komitmen ini didasarkan pada bantuan militer sebesar $500 juta untuk Ukraina yang diumumkan pada anggaran 2022 dan akan digunakan untuk militer, pengawasan, dan peralatan komunikasi, bahan bakar, dan pasokan medis.

Tak hanya itu, Kanada juga memberlakukan sanksi tambahan terhadap Rusia.

Baca Juga: Berseteru dengan Manchester United, Ronaldo Justru Lebih Respek pada Liverpudlian

Sanksi ini menargetkan 23 anggota sektor peradilan dan keamanan Rusia, termasuk petugas polisi dan penyelidik, jaksa, hakim, dan petugas penjara, yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis terhadap para pemimpin oposisi Rusia.