Surat Edaran KPU RI Terkait Daftar Rumah Sakit Terakreditasi KPU Dinilai Kurang Tepat dan Terlambat

RRI
- Minggu, 1 Juli 2018 | 14:30 WIB
Foto: DPR.go.id
Foto: DPR.go.id

CIREBON, suaramerdeka.com - Terbitnya Surat Edaran KPU RI tertanggal 30 Juni 2018 terkait dengan daftar Rumah Sakit Terakreditasi KPU sebagai bagian tidak terpisahkan dari PKPU syarat pendaftaran pencalegan, dinilai terlambat dan kurang akan penjelasan serta sosialisasi sejak awal. Hal itu sampaikan oleh Herman Khaeron, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat di Cirebon, Minggu (1/6).

"Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dengan gamblang, misalnya apakah dengan lahirnya surat edaran ini tidak mengakui keberadaan Rumah Sakit Pemerintah lainnya? Apakah tidak layak rumah sakit di luar daftar akreditasi KPU sebagai lembaga kesehatan yang selama ini melayani rakyat? Kenapa Rumah Sakit Gatot Subroto dan Polri tidak masuk dalam daftar itu? Dan bagi saya penuh tanda tanya dan tidak paham dengan keputusan KPU ini," ungkapnya.

Surat edaran ini juga, lanjut Herman, terbitnya terlambat karena sebagian besar Calon Anggota Legislatif sudah memproses surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas narkoba yang mungkin diluar dari daftar Rumah Sakit terakreditasi KPU, serta sudah mendaftar di Partainya masing-masing.

"Tentunya saya nilai peraturan ini diskriminatif, kurang tepat, membuat stigma negatif untuk rumah sakit pemerintah lainnya, dan bagi caleg akses terhadap rumah sakit terakreditasi KPU semakin jauh, padahal masih banyak persyaratan lain yang mesti diselesaikan, kalaupun dasar pemikirnnya agar hasil tes kesehatan berkualitas, semestinya masih banyak Rumah Sakit Swasta juga bisa dipakai rujukan KPU tersebut," ucap politikus yang akrab disapa Kang Hero.

Herman yang juga wakil Komandan Kogasma Partai Demokrat juga menuturkan, alangkah lebih bijak jika aturan tersebut sebaiknya dikembalikan saja kepada peraturan sebelumnya, yaitu cukup diatur dengan tes kesehatan jasmani dan rohani serta tes bebas narkoba caleg dilakukan di rumah sakit pemerintah. Apalagi, pada pileg sebelumnya dan pilkada serentak yang baru lalu juga menggunakan aturan tersebut.

"Jadi atas argumentasi tersebut, sebaiknya surat edaran tersebut dicabut dan dibatalkan dan kembali kepada peraturan sebelumnya," pungkasn Kang Herman, yang juga menjabat Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro Rakyat DPP Partai Demokrat.

Editor: Adib Auliawan

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X