Perbaikan Tata Kelola Aset, PLN UIT JBT Berhasil Amankan 938 Sertifikat Sepanjang 2022

SEMARANG, suaramerdeka.com – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah berhasil mengamankan dan melegalkan 938 persil asset tanah melalui sertifikasi, sepanjang 2022.

Sebanyak 234 sertifikat di antaranya merupakan pencapaian sertifikasi pada periode Oktober dan November 2022, yang sekaligus menjadi kado indah dalam Peringatan Hari Listrik Nasional ke 77.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kakanwil BPN Provinsi DIY.

Baca Juga: Prodi S-1 Teknik Biomedis Udinus Beri Bantuan Kaki Palsu untuk Anggota YPAC

Tepatnya pada agenda Konsinyering dan Serah Terima Hak Atas Tanah PT PLN Persero di Semarang, pada Jumat 4 November 2022.

General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, Tejo Wihardiyono mengatakan, keberhasilan PLN dalam mengamankan aset-aset tanah PLN tersebut tidak lepas dari dukungan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY melalui program percepatan pensertifikatan aset tanah.

“Kolaborasi yang baik melalui program percepatan penyertifikatan asset tanah antara PLN dengan Kementerian ATR/BPN ini dapat membantu mewujudkan komitmen kami untuk mengamankan, melegalkan dan mendayagunakan asset PLN. Asset tanah PLN yang terlegalisasi dengan baik akan mendukung keandalan penyaluran tenaga listrik,” terang Tejo.

Baca Juga: Mukota Kadin Surakarta, 3 Kandidat Calon Ketua Mendaftar di Saat Terakhir

Hal tersebut dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang pada kesempatan tersebut diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cimahi, Yoga Suwarsana S.T, M.T, M.Eng.

“Kerja sama dan kolaborasi ini sangat diperlukan dalam proses pencapaian target sertifikasi. Kami berharap, di tahun 2023 atau 2024, seluruh dokumen persyararatan pensertipikatan sudah lengkap sehingga dapat mempercepat proses sertifikasi aset tanah PLN."