JAYAPURA, suaramerdeka.com - Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut mengatakan masyarakat yang saat ini ada di kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe harus pulang.
Ini demi agar rencana pemerikasaan KPK terhadap Lukas Enembe di Jayapura dapat berjalan dengan lancar.
Nikodemus berharap masyarakat yang masih berada di kediaman Lukas Enembe dapat kembali beraktivitas lagi sehari - hari agar proses hukum dapat berjalan dengan jaminan keamanan dari pihak TNI - Polri.
Jika tidak begitu dapat membuat keresahan di tengah masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut di Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu 26 Oktober 2022.
Nikodemus Yaboisembut menilai Lukas Enembe selaku gubernur dan pimpinan di Papua harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat Papua.
Baca Juga: Gagal di Liga Champions dan Loyo di Liga Italia, Juventus Memang Sedang Tidak Oke Musim ini
Caranya dengan mengikuti proses hukum yang berlaku dengan berani dilakukan pemeriksaan KPK.
"Hal itu penting dilakukan Lukas Enembe agar kondusivitas di wilayah Papua dapat terjaga dengan baik bukannya justru menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat Papua," ujar Nikodemus.
Selain itu Nikodemus juga menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak yang menginginkan adanya Pejabat Sementara yang menggantikan Lukas Enembe.
Menurut Nikodemus, pihaknya setuju dan harus dilakukan Mendagri agar roda pemerintahan provinsi Papua dapat kembali pulih.
Baca Juga: Asik Banget Loh! Set Top Box Bisa Rekam Siaran TV Digital Favoritmu, Cukup Butuh Perangkat Sakti Ini
Di sisi lain juga mengingat Lukas Enembe masih dalam keadaan serta statusnya sebagai tersangka.
Ketua Dewan Adat Suku Moi Nikodemus Yaboisembut mengakui periode pertama Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur memiliki visi dan misi yang baik.
Setelah masuk dalam periode kedua kinerjanya sudah tidak baik dengan terbukti Lukas terlihat di meja judi di Singapura.
Hal itu jelas telihat ada perbedaannya antara periode pertama dan periode kedua Lukas Enembe.
Sementara itu, menanggapi diangkatnya Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua, menurut Nikodemus, pihak Lukas Enembe tidak bisa mengkaim sepihak.
Hal itu dikarenakan Papua memiliki berbagai macam wilayah suku adat.
"Jika memang diakui di wilayah pegunungan di wilayahnya Lukas Enembe silakan saja tapi jika untuk seluruh tanah Papua Pihaknya tidak setuju," jelas Nikodemus.***
Artikel Terkait
Menko Airlangga Tinjau Kesiapan Venue Stadion Lukas Enembe dan Pengaturan Protokol Kesehatan PON XX
Stadion Lukas Enembe Jadi Arena Utama PON XX Papua, Simak Fakta-faktanya
Gubernur Lukas Enembe: PON Papua Simbol Kemenangan Kita Bersama, Torang Bisa!
Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi, Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri
Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe, Mari Intip 7 Fakta di Baliknya