JAKARTA, suaramerdeka.com - Setelah resmi dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Senin 17 Oktober 2022, jajaran pimpinan BPKH mulai bertugas di kompleks Bidakara, Jakarta.
Di hari ketiga, anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH menggelar rapat internal untuk menentukan Kepala Badan Pelaksana BPKH.
Dari hasil rapat tersebut, Fadlul Imansyah terpilih secara musyawarah dan mufakat menjadi Plt Kepala Badan Pelaksana BPKH.
Baca Juga: Suit-suit, Cukup Pakai 3 Cara Ini dengan Daun Binahong, Suara Burung Kenari Bisa Gacor Ngeplong
Hal itu disampaikan Emir Rio Krishna, selaku Sekretaris Badan BPKH.
Status Plt. Kepala Badan Pelaksana ini bersifat sementara dan akan menjadi definitif nantinya ketika Surat Keppres terkait Pengangkatan Kepala Badan Pelaksana BPKH sudah dikeluarkan.
Sebagai pucuk tertinggi di Badan Pengelola Keuangan haji, Fadlul Imansyah bersama jajarannya akan menyikapi berbagai isu terkait keuangan haji.
Baca Juga: Bikin Ngiler Gaes, 5 Pekerjaan Ini Bisa Ngasih Gaji Miliaran Tanpa Perlu Ngantor, Tertarik?
Kemudian, investasi syariah, juga pengelolaan nilai manfaat dengan berbagai kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, transparan dan akuntabel.
Fadlul Imansyah dikenal luas sebagai pakar keuangan syariah dan investasi.
Dirinya merupakan pengajar aktif di Universitas Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini.
Baca Juga: Gak Sadar Kan? Ini 6 Kesalahan Umum Saat Pasang Set Top Box, Alamat Gagal Nonton Siaran TV Digital
Berfokus di bidang keuangan syariah dan investasi, dirinya telah melahirkan sejumlah publikasi,
Sebelumnya, dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara, Presiden menetapkan 7 Anggota Dewan Pengawas dan 7 Anggota Badan Pelaksana BPKH untuk mengemban amanah sebagai pengelola dana haji umat Islam yaitu:
Dewan Pengawas:
Artikel Terkait
MAJT Terima Hibah Mobil Ambulans dari BPKH, Ini Cita-cita Mulia Dibaliknya
Apresiasi Disertasi Suhaji Lestiadi, Anggito Berharap BPKH Dapat Alokasikan Dana Haji Lebih Baik
ISEF 2022, BPKH dan Bank Indonesia Gelar Konferensi Haji Internasional
BPKH Fasilitasi Studi Banding Komisi Haji Nigeria dengan Kemenag RI
Transformasi Digital BPKH: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji