Soal Umrah, Pemerintah Masih Tunggu Regulasi Resmi dari Arab Saudi

- Minggu, 1 Agustus 2021 | 07:54 WIB
Umrah (Jati Prihatnomo)
Umrah (Jati Prihatnomo)

Pemerintah ingin memprioritaskan penanganan Covid-19 terlebih dahulu di dalam negeri.

Kendati demikian, Kementerian Agama juga masih melakukan lobi-lobi kepada otoritas Arab Saudi.

"Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid-19. Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus Covid-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci," kata dia.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di Arab Saudi.

Saat ini, kata Endang, sejumlah negara seperti Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi, karena angka kenaikan Covid-19 masih tinggi di negaranya masing-masing.

"Lebih baik kita fokus ke penanganan Covid-19 terlebih dahulu," kata dia.

Soal persyaratan seperti harus karantina 14 hari di negara ketiga bagi sembilan negara termasuk Indonesia dan penambahan satu dosis vaksin Booster juga menjadi permasalahan tersendiri.

Biaya perjalanan bakal semakin membengkak.

Belum lagi saat harus transit di negara tiga, jamaah harus mengeluarkan dana untuk membayar asuransi kesehatan, tes PCR tambahan, tiket transit, dan hal tak terduga lainnya.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha menyatakan bahwa transit di negara ketiga juga tidak membuat perlindungan jamaah menjadi lebih baik.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Simak Filosofi Tema dan Logo Hari Santri Nasional 2021

Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:28 WIB

Munas Alim Ulama, PPP Jajaki Dukungan Capres

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:10 WIB
X