Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kemendagri: Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

- Sabtu, 31 Juli 2021 | 07:43 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (suaramerdeka.com / dok)
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) masih taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi Covid-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dikutip dari laman resmi Kemendagri.

Terlepas dari hal itu, upaya percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tetap didukung Kemendagri.

Baca Juga: BSI Catatkan Laba Bersih Rp 1,48 Triliun di Semester Pertama 2021

“Kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin,” ujar Zudan.

Meski demikian, Zudan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” tandasnya.

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peringati HSN, Ini Bunyi Ikrar Santri Indonesia

Selasa, 19 Oktober 2021 | 15:16 WIB

Simak Filosofi Tema dan Logo Hari Santri Nasional 2021

Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:28 WIB
X