Lagi, Pemerintah Gelontorkan BSU pada Pekerja Patuh Kepesertaan Jamsostek

- Jumat, 30 Juli 2021 | 15:32 WIB
Pemerintah Gelontorkan Bantuan Subsidi Upah pada Pekerja Patuh Kepesertaan Jamsostek (suaramerdeka.com/dok)
Pemerintah Gelontorkan Bantuan Subsidi Upah pada Pekerja Patuh Kepesertaan Jamsostek (suaramerdeka.com/dok)

 

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19 kembali mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Sebagai pelaksananya BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) karena badan hukum publik ini juga sebagai penyedia data pekerja.

Kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021. Terdapat penyesuaian pada kriteria penerima BSU tahun 2021 ini, antara lain batas maksimal upah menjadi Rp3,5 juta atau jika Upah Minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu pada Upah Minimum yang berlaku.

Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJAMSOSTEK ditentukan hingga bulan Juni 2021. Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak yang berada di wilayah PPKM kategori Level 3 dan 4 di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Paguyuban Mantan Carik Kebumen Bagikan Sembako untuk Warga Terpapar Covid-19

Terakhir, untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ini hanya diperkenankan menggunakan Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN). Besaran BSU tahun 2021 mencapai Rp500 ribu selama 2 bulan yang diberikan sekaligus atau total nencapai Rp1 juta.

Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, dalam acara Webinar, Jumat, menyatakan penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU, menunjukkan pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang valid. Data kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di Indonesia.

Anggoro mengingatkan pemberi pekerja untuk tertib kepesertaan Jamsostek dan selalu menjaga validitas datanya. Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat perlindungan BPJAMSOSTEK.

"Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing," ucap Anggoro.

Baca Juga: Modernisasi Layanan, Menteri PUPR: Mulai Awal 2023, Kendaraan ODOL Dilarang Masuk Tol

Untuk mempermudah penyaluran BSU, pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening secara kolektif, dengan memenuhi beberapa kebutuhan data tertentu.

"Kantor Cabang kami akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk mengumpulkan secara kolektif 7 mandatory data untuk syarat pembukaan rekening Bank Himbara, yaitu Nama Lengkap pekerja, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, alamat sesuai KTP, alamat Email yang aktif, dan Nomor Telepon Selular. Mohon kerjasama pihak perusahaan agar proses ini dapat berjalan lancar", tambah Anggoro.

Anggoro menambahkan penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU.

"Hari ini (umat 30/7) BPJAMSOSTEK menyampaikan sejumlah 1 juta data peserta tahap pertama yang siap untuk disalurkan dana BSU oleh Kemnaker. Kami harapkan proses penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021", tegas Anggoro

Pemberian BSU ini sengaja digulirkan oleh Pemerintah kepada masyarakat pekerja agar roda perekonomian dapat terus berjalan dengan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Kami berharap para pekerja dapat segera mendapatkan dana BSU agar dapat bermanfaat untuk membantu menopang kebutuhan hidup sehari-hari pekerja dan keluarga, sekaligus menggerakkan perekonomian, sesuai dengan tujuan BSU ini,” tutup Anggoro.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peringati HSN, Ini Bunyi Ikrar Santri Indonesia

Selasa, 19 Oktober 2021 | 15:16 WIB

Simak Filosofi Tema dan Logo Hari Santri Nasional 2021

Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:28 WIB
X