Masyarakat Tak Patuh Prokes Berpotensi Sebarkan Hoaks, Wakil Ketua MPR: Cari Akar Masalahnya

- Jumat, 30 Juli 2021 | 15:22 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.(dok)
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.(dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (Prokes) masih rendah, para pemangku kepentingan harus segera mengevaluasi dan menemukan langkah terobosan untuk meningkatkannya.

Pemangku kepentingan harus konsisten mensosialisasikan pentingnya penerapan prokes dan membangkitkan semangat gotong-royong di tengah masyarakat dalam upaya mengatasi penyebaran virus Corona.

"Sangat memprihatinkan, sudah satu setengah tahun masa pandemi, tingkat kesadaran pelaksanaan Prokes oleh masyarakat masih rendah. Perlu langkah terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan Prokes," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Juli 2021.

Baca Juga: Dewan Penyantun Koni Bantu Atlet-Pelatih Terdampak Pandemi, 186 Paket Sembako Dibagikan

Data yang dihimpun Satgas Covid-19 per Juli 2021 menunjukkan, masih terdapat sekitar 30% kelurahan dan desa dengan tingkat kepatuhan Prokes rendah.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 11 Juli 2021, dalam sepekan terdapat 95 (24,11%) dari 394 kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%.

Sementara itu, dalam sepekan terakhir terdapat 112 (28.43%) dari 394 kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%.

Baca Juga: Legislator Ace Hasan: Penyaluran BST secara Kolektif di Kelurahan Rawan Penyelewengan

Menurut Lestari, masih adanya kelompok masyarakat yang mengabaikan Prokes seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, berpotensi menciptakan klaster-klaster penyebaran Covid-19 yang baru.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, catatan Satgas Covid-19 tersebut segera ditindaklanjuti dan diatasi agar pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Prokes, segera meningkat.

"Kondisi tersebut harus segera ditemukan akar masalahnya agar kelompok masyarakat itu segera menyadari kekeliruan mereka," ujarnya.

Baca Juga: Modernisasi Layanan, Menteri PUPR: Mulai Awal 2023, Kendaraan ODOL Dilarang Masuk Tol

Bila tidak segera diberi pemahaman, jelas Lestari, kelompok masyarakat tersebut berpotensi mempengaruhi masyarakat lainnya untuk abai dalam bersikap menghadapi Covid-19 atau bahkan berpotensi menyebarkan hoaks.

Pengendalian Covid-19, tegas Lestari, membutuhkan gerak bersama masyarakat dalam mematuhi sejumlah aturan di masa pandemi ini. Karena bila masih ada kelompok masyarakat yang abai terhadap bahaya Covid-19, upaya pengendalian Covid-19 tidak akan pernah berakhir.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

LRT Kecelakaan di Cibubur, Diduga Human Error

Senin, 25 Oktober 2021 | 20:52 WIB
X