Modernisasi Layanan, Menteri PUPR: Mulai Awal 2023, Kendaraan ODOL Dilarang Masuk Tol

- Jumat, 30 Juli 2021 | 13:21 WIB
JEMBATAN TIMBANG PORTABLE : Dinas Perhubungan Jateng menggelar penertiban ODOL di terminal Bumiayu, Brebes menggunakan alat timbang portable. Dalam satu jam,  23 kendaraan ditilang karena kedapatan kelebihan muatan. (suaramerdeka.com/Teguh Inpras)
JEMBATAN TIMBANG PORTABLE : Dinas Perhubungan Jateng menggelar penertiban ODOL di terminal Bumiayu, Brebes menggunakan alat timbang portable. Dalam satu jam, 23 kendaraan ditilang karena kedapatan kelebihan muatan. (suaramerdeka.com/Teguh Inpras)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Masa pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk memperbaiki layanan, khususnya peningkatan tata kelola sistem layanan jalan tol.

Menteri Basuki mengatakan, dalam mendorong modernisasi layanan jalan tol, Kementerian PUPR tidak akan berhenti pada implementasi sistem transaksi nirsentuh/Multi Lane Free Flow (MLFF) yang akan mulai diterapkan pada tahun 2023.

Upaya modernisasi sistem operasi jalan tol juga akan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi pengawasan (surveillance) untuk kendaraan-kendaran berdimensi lebih (overdimension), maupun yang bermuatan lebih (overload) untuk meningkatkan kelancaran jalan dan keselamatan serta kenyamanan terutama dalam pemeliharaan jalan.

Baca Juga: Daerah Minim Serapan Anggaran Covid-19, Mahfud MD: Penyaluran Bansos Akan Kita Awasi

"Saya ingin menegaskan kembali hasil kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Menteri PUPR pada rapat 24 Februari 2020 silam, bahwa kendaraan yang overdimension – overload atau kendaraan ODOL tidak diperbolehkan beroperasi di jalan tol mulai 1 Januari 2023," tegas Menteri PUPR, seperti dikutip dari Antara.

Untuk itu Menteri Basuki menginstruksikan seluruh Badan Usaja Jalan Tol (BUJT) harus memasang instalasi teknologi Weight in Motion (WIM) dan overdimension detection yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2022.

"Sehingga 1 Januari 2023 sudah mulai ada penindakan pelanggar ODOL. Teknologi ini akan terkoneksi dengan sistem penegakan hukum elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dioperasikan oleh Korlantas Polri," katanya.

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rumah juga Perlu Asuransi, Ayo Kenali Manfaatnya

Rabu, 22 September 2021 | 21:53 WIB

Pandemi, Pertumbuhan Investor Justru Makin Bersemi

Jumat, 17 September 2021 | 15:21 WIB
X