Jamaah Umrah Indonesia Wajib Karantina di Negara Ketiga, DPR: Harusnya Jadi Cambuk Pemerintah

- Kamis, 29 Juli 2021 | 09:36 WIB
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Izin umrah pada tahun 1443 Hijriyah resmi dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi, bagi calon jamaah internasional dengan beberapa persyaratan protokol kesehatan.

Kendati demikian, Indonesia bersama delapan negara lainnya menjadi negara yang dilarang untuk melakukan penerbangan langsung ke Arab Saudi, karena harus transit di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi untuk menjalani karantina.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyebut, keputusan Arab Saudi yang memberikan perlakuan khusus terhadap calon jemaah umrah asal Indonesia tidak lepas dari konstelasi pandemi yang terjadi di Indonesia.

“Kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa dunia tengah mengamati kita saat ini. Model penanganan pandemi oleh pemerintah yang inkonsisten tidak hanya membuah kritik dari publik dalam negeri, akan tetapi juga menjadi sumber keprihatinan internasional sehingga berdampak pada sikap kehati-hatian mereka dalam berinteraksi dengan warga kita,” ungkap Bukhori.

Baca Juga: Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Alasan Kadin

Kebijakan baru Arab Saudi itu, ujar Ketua DPP PKS ini seakan diskriminatif. Namun dirinya bisa memahami langkah tersebut sebagai sikap waspada dan antisipasi pemerintah Arab Saudi demi mengendalikan pandemi di wilayahnya.

Sebaliknya, kebijakan karantina di negara ketiga, seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas penanganan pandemi Covid-19 secara konsisten.

“Saya menghormati keputusan Arab Saudi tersebut. Dan pada akhirnya, kuncinya ada di pemerintah. Ketika penanganan pandemi kita sangat baik, tentu akan dipertimbangkan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk bisa memperoleh akses langsung (direct access) sehingga jemaah umroh kita bisa melakukan ibadah secara langsung di Arab Saudi tanpa transit di negara lain,” imbuhnya.

“Sebab itu, pemerintah harus segera mengendalikan pandemi,” tegasnya.

Baca Juga: Pengelolaan Limbah Medis Harus Intensif dan Sistematis, Ini Penjelasan Menteri LHK

Sebelumnya, Kementerian Umrah dan Haji Arab Saudi mengizinkan seluruh negara mengadakan penerbangan langsung ke Arab Saudi, terkecuali untuk 9 negara.

Di antaranya India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Libanon.

Calon jemaah dari kesembilan negara tersebut diwajibkan karantina selama 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PMI DIY Salurkan Bantuan bagi Korban Erupsi Semeru

Selasa, 7 Desember 2021 | 23:28 WIB

Kemenag Raih Anugerah Meritokrasi KASN 2021

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:40 WIB

Safar: Program JKN KIS, Jaminan Kesehatan yang Mumpuni

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:07 WIB
X