Penggantian Posisi Hakim Aswanto Dinilai Cacat Hukum, Ini Kata Pakar Hukum

- Sabtu, 1 Oktober 2022 | 15:30 WIB
Penggantian posisi Hakim Aswanto menuai kontroversi. (law.uii.ac.id)
Penggantian posisi Hakim Aswanto menuai kontroversi. (law.uii.ac.id)

Bivitri menilai alasan yang diungkapkan Bambang itu keliru dan sangat politis.

Alasan yang dikemukakak tersebut menggambarkan DPR ingin menghukum hakim yang membatalkan produk undang-undang yang sudah disusun.

Baca Juga: Dapatkan Pendanaan Hingga 2,5 Juta, Berikut Info Beasiswa Merdeka Pendidikan Kitabisa Oktober 2022

"Seorang hakim tidak boleh ditarik karena putusannya menyebalkan bagi politisi", ujarnya.

Bivitri mengatakan bahwa DPR melakukan kekeliruan secara prosedur atas putusan penggantian Hakim Aswanto tersebut.

maka harusnya Ketua DPR tidak mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk mengesahkan mencopot Aswanto dan mengesahkan Guntur Hamzah.

"Dan kalau pimpinan DPR tidak mau bertindak benar dan sesuai UU seperti ini, Presiden tidak seharusnya menandatangani SK penggantian hakim MK ini nanti", pungkasnya.

Ironi penegakan hukum di Indonesia masih berlangsung.

Masyarakat hanya bisa berharap adanya perbaikan yang nyata dalam tubuh lembaga peradilan di Indonesia.***

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X