Penggantian Posisi Hakim Aswanto Dinilai Cacat Hukum, Ini Kata Pakar Hukum

- Sabtu, 1 Oktober 2022 | 15:30 WIB
Penggantian posisi Hakim Aswanto menuai kontroversi. (law.uii.ac.id)
Penggantian posisi Hakim Aswanto menuai kontroversi. (law.uii.ac.id)

"Selain itu, tidak adanya seleksi ini menutup kemungkinan sekaligus potensi warga negara lain yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim MK," sebutnya.

Akademisi ini juga akhirnya menyinggung janji Jokowi untuk melakukan reformasi hukum.

Komitmen itu diharapkan segera terealisasikan.

"Jika Jokowi berkomitmen dan sesuai janjinya akan segera melaksanakan reformasi hukum, MK menjadi salah satu lembaga yang perlu direformasi, mulai proses seleksi menjadi hakim MK sampai dengan pengawasan yang ketat atas perilaku para hakimnya," ujarnya.

Baca Juga: Banjir Rezeki, Keuangan 5 Weton Ini Mengalir Tanpa Henti Bak Mata Air di Oktiber 2022, Gak Salah Jadi Milyader

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti juga mengatakan hal serupa.

Pergantian hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto dengan Sekjen MK Guntur Hamzah oleh DPR RI seharusnya tidak boleh.

Terlebih pemberhentian itu karena masalah putusan.

Bivitri menilai bahwa putusan yang diambil DPR terkait memberhentikan hakim di tengah masa jabatannya tidak ada dalam undang-undang (UU) MK.

Keputusan ini akan mempengaruhi independensi institusi MK.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X