Pertahankan Opini WTP 10 Kali Beruntun, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Kementerian Keuangan

- Jumat, 23 September 2022 | 19:10 WIB
Kepala BPKAD Kota Denpasar, Dr. Putu Kusumawati saat menerima Penghargaan WTP minimal 10 kali dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (suaramerdeka.com / dok)
Kepala BPKAD Kota Denpasar, Dr. Putu Kusumawati saat menerima Penghargaan WTP minimal 10 kali dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemkot Denpasar meraih penghargaan untuk Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Penghargaan untuk Pemkot Denpasar diserahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati serangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 22 September 2022.

Sampai dengan Tahun 2021 Pemkot Denpasar telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut.

Baca Juga: 9 Polres Jajaran Polda Jateng Berhasil Ungkap 11 Praktik Perjudian, 28 Pelaku Diamankan dalam Satu Hari

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, dan Kepala Daerah selaku entitas pelaporan.

Hal ini lantaran telah sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan yang telah disusun.

Selain memberikan apresiasi atas raihan opini WTP, menurut Sri Mulyani, Rakernas ini juga bertujuan untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah.

Baca Juga: BNPT Pertahankan Capaian Opini WTP Ke-9, Sajikan Tata Kelola Keuangan Negara dengan Baik

Selain itu meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

“Dua tahun lalu bukan tahun yang biasa, di mana ada krisis kemanusiaan dan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Saya menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah yang menggunakan anggaran secara fleksibel dan responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” ujarnya

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X