Pengamat Hukum : OTT KPK Jadi Pembelajaran Bagi Pengacara Lain

- Senin, 26 September 2022 | 17:25 WIB
Ilustrasi OTT KPK  (SM/dok)
Ilustrasi OTT KPK (SM/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Terlibatnya dua oknum pengacara senior di Semarang dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disesalkan sejumlah pihak.

Pengamat hukum, Dr Hendra Wijaya menyayangkan terseretnya dua orang pengacara senior dalam kasus tersebut. Menurutnya, sebagai bagian dari penegak hukum, pengacara seharusnya menghindari perbuatan yang berdampak pada perbuatan melawan hukum.

"Saya tentu merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Apa yang terjadi pada oknum pengacara tersebut hendaknya menjadi pembelajaran bagi pengacara lain," ujarnya.

Baca Juga: Pengacara Yosep Parera Mengaku Memberikan Suap Ditangkap KPK di Semarang

Terlebih, kasus suap tersebut juga melibatkan seorang hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Hal ini tentu mencoreng sistem peradilan di Indonesia dan menjadi preseden buruk bagi MA yang notabene lembaga peradilan tertinggi.

"Seorang pengacara jangan sampai terjerumus dengan apapun yang dijanjikan, karena pengacara adalah profesi yang mulia atau officium nobile," kata Hendra yang juga founder law office di Jalan Erlangga Raya Semarang itu, Senin 26 September 2022.

Dia juga mengatakan, profesi pengacara merupakan profesi yang dianggap mulia karena tidak memperdulikan latar belakang klien yang dibela. Hanya saja, sebagai pengacara seyogyanya tidak menempuh jalan yang salah hanya untuk memenangkan sebuah perkara.

Baca Juga: Peradi Bakal Beri Pendampingan Hukum, KPK Tetapkan 10 Tersangka, 6 Ditahan

"Banyak salah memahami profesi pengacara. Sebagai pendamping hukum, pengacara tidak boleh menjanjikan klien dapat memenangkan sebuah perkara. Tapi mendampingi klien agar mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya," sebutnya.

Untuk diketahui, KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus suap Hakim Agung MA SD alias Sudrajad Dimyati. Hakim tersebut diduga menerima suap dalam perkara perdata pada tingkat kasasi berkaitan dengan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Halaman:

Editor: Eko Fataip

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 11:10 WIB

Pengacara Kamaruddin Minta Oknum Jaksa Diperiksa

Jumat, 25 November 2022 | 16:48 WIB

RUU KUHP Segera Disahkan, Ini Komentar Ahli Hukum

Jumat, 25 November 2022 | 14:12 WIB
X