Penerapan Cuti Bersama Atas Masukan Berbagai Pihak 

- Selasa, 8 Mei 2018 | 04:36 WIB
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah akhirnya menetapkan cuti bersam Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 selama tujuh hari. Namun sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri  ada tambaha tiga hari pada tanggal 11,12 dan 20 Juni 2018.  Total cuti bersama sebanyak tujuh hari, yaitu 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 dan tambahan tiga hari jadi totalnya 10 hari.  

Penetapan masa cuti berdama sesuai surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) Asman Abnur, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 18 April lalu.  

 Pemerintah menetapkan cuti bersama bagi perusahaan swasta bersifat fakultatif. Pelaksanaan cuti bersama tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.  

Penetapan cuti bersama tersebut setelah pihaknya menerima aspirasi dari berbagai pihak baik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin).    

“Cuti bersama ini kan cuti tahunan pekerja, jadi sifatnya fakultatif sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaannya. Ketentuan lebih lanjut implementasinya akan ditetapkan oleh Kementerian terkait, “ kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, di Jakarta, Senin.  

Menko Puan menambahkan keputusan untuk tetap mengacu pada SKB paling terbaru itu pun diambil setelah pemerintah menerima aspirasi berbagai pihak mulai mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keamanan dan ketertiban. Tambahan cuti pun dinilai dapat membuat pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas sehingga menjadi kondusif,” katanya.    

Menaker Hanif  Dhakiri menegaskan cuti bersama adalah cuti tahunan yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur pemerintah.  Ketika cuti bersifat fakultatif maka harus ada kesepakatan pekerja dengan pengusaha dalam memperhitungkan kebutuhan operasional perusahaan itu sendiri.  

“Cuti bersama itu memotong jatah cuti tahunan. Jadi kalau cuti tahunan itu hak pekerja, mereka yang menentukan kapan mereka mau cuti. Itu kalau di perusahaan swasta. Dengan demikian, bagi pekerja/buruh yang melaksanakan cuti bersama, maka secara otomatis dia melakukan cuti tahunan," kata Menteri Hanif.  

Halaman:

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

Darurat Bisnis Hotel

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:27 WIB

Komunikator

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:17 WIB

Plasma Konvalesen Bukan Satu-Satunya Solusi

Minggu, 1 Agustus 2021 | 01:07 WIB
X