UU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Jadi Perjuangan Bersama

- Rabu, 28 Juli 2021 | 20:30 WIB
Kekerasan Seksual/Ilustrasi Istimewa
Kekerasan Seksual/Ilustrasi Istimewa


JAKARTA, suaramerdeka.com - Upaya merealisasikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus menjadi perjuangan bersama dalam rangka mewujudkan negara yang adil dan makmur, serta aman bagi seluruh warga negara.

"Perjuangan merealisasikan UU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini berada di pundak dan menjadi tanggung jawab para legislator dari seluruh partai yang ada di parlemen," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 28 Juli 2021.

Dalam diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H.,L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, hadir Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg DPR RI Periode 2019 – 2024), Dr. Nur Rofiah, Bil, Uzm (Kongres Ulama Perempuan Indonesia),
Endah Triastuti, Ph.D (Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia/Pemerhati Isu Gender), Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Tinggi Bali) dan Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H (LPP Sekar Jepara) sebagai narasumber.

Baca Juga: BOR Isolasi Covid-19 Menurun, Hendi: Kebutuhan Oksigen Aman

Menurut Lestari, kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) merupakan salah satu cara negara ini memberi tempat yang layak terhadap nilai-nilai kemanusiaan bagi anak bangsa.

Mewujudkan UU PKS, jelas Lestari, juga merupakan bagian dari perjuangan bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang paripurna.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para legislator di gedung parlemen menggunakan semua saluran politik yang ada dalam mengatasi berbagai hambatan dan menghilangkan sekat-sekat golongan, untuk membangun political will yang kuat mewujudkan UU PKS.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan, yang terjadi dalam pembahasan RUU PKS saat ini adalah benturan ideologi dan cara pandang dari sejumlah pihak.

Pihak- pihak yang berbeda pandangan itu, jelas Willy, sama-sama beralasan ingin memuliakan perempuan dan anak. Namun, jelasnya, masih ada pihak-pihak yang mempersoalkan sejumlah terminologi dan aspek sosial budaya dalam pasal-pasal RUU PKS tersebut.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB

Peradi Pemalang Luncurkan Pusat Bantuan Hukum Gratis

Minggu, 19 September 2021 | 18:02 WIB
X