UU PDP Disahkan, Kementerian Kominfo Siap Laksanakan Pengawalan Tata Kelola Data Pribadi PSE

- Rabu, 21 September 2022 | 10:54 WIB
Penyerahan draft RUU PDP kepada Komisi 1 DPR RI. (DPR.go.id)
Penyerahan draft RUU PDP kepada Komisi 1 DPR RI. (DPR.go.id)

JAKARTA,suaramerdeka.com - ­Sidang Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa, 20 September 2022 menghasilkan putusan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-Undang.

Seperti yang telah dilansir dalam laman dpr.go.id, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si. selaku Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyampaikan, bahwa UU PDP ini nantinya diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan masalah kebocoran data pribadi di Indonesia.

"Setelah pembahasan yang secara dinamis dari sebelumnya draft RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," ujarnya.

Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta 21 September 2022: So Sweet! Sikap Hangat Aldebaran Buat Andin Bahagia

Setelah sistematika UU tentang PDP disepakati menjadi terdiri dari 16 Bab dan 76 pasal, pemerintah meminta segenap masyarakat nantinya secara bersama bersinergi dalam pelaksanaannya.

Seperti dilansir dari aptika.kominfo.go.id, dengan disahkannya RUU PDP ini, Kementerian Kominfo akan melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola data pribadi oleh para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

“Mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing,”-jelas Menkominfo, Johnny G. Plate saat beri penjelasan usai Rapat Paripurna.

Baca Juga: Prediksi Karir dan Keuangan Zodiak Libra, Pisces, Sagitarius, Scorpio, Taurus, Virgo, Kamis 22 September 2022

Menkominfo menyebutkan, salah satu yang menjadi kewajiban dari PSE lingkup pemerintah (publik) maupun swasta (privat) yakni memastikan di dalam sistemnya data pribadi dilindungi.

“Ini kewajiban data pribadi. Apa yang dilihat di situ? Apabila terjadi insiden data pribadi atau kebocoran data pribadi (breach), maka yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai UU PDP," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPJS Kesehatan Jamin Kelahiran, Simak Selengkapnya

Senin, 5 Desember 2022 | 18:55 WIB
X