Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Menjadi UU

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kini resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) DPR.

Dikutip dari CNA, UU PDP ini mencakup tentang denda korporasi dan enam tahun penjara bagi mereka yang terbukti salah menangani data di negeri ini.

Pengesahan RUU PDP tersebut terjadi setelah serangkaian kebocoran data dan penyelidikan dugaan pelanggaran di perusahaan dan lembaga pemerintah di Indonesia, dari perusahaan asuransi negara, perusahaan telekomunikasi dan utilitas publik hingga aplikasi pelacakan kontak Covid-19 yang mengungkapkan catatan vaksin Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Intai Asmara Zodiak Hari Ini 21 September 2022 Aries, Taurus, Gemini: Keraguan Hilang, Nikmati Romansa

Anggota parlemen sangat menyetujui RUU tersebut, yang memberi wewenang kepada presiden untuk membentuk badan pengawas untuk menangani penanganan data yang melanggar aturan tentang mendistribusikan atau mengumpulkan data pribadi.

Denda terbesar adalah 2 persen dari pendapatan tahunan perusahaan Denda terbesar adalah 2 persen dari pendapatan tahunan perusahaan dan dapat melihat aset mereka disita atau dilelang.

UU PDP mencakup periode "penyesuaian" dua tahun, tetapi tidak menentukan bagaimana pelanggaran akan ditangani selama fase tersebut.

Baca Juga: Klarifikasi Bjorka soal Banyak Akun Media Sosial yang Pakai Namanya: Semua Palsu!

Undang-undang ini menetapkan seseorang dapat dipenjara hingga enam tahun karena memalsukan data pribadi untuk keuntungan pribadi atau hingga lima tahun karena mengumpulkan data pribadi secara ilegal.

Pengguna berhak mendapatkan kompensasi atas pelanggaran data dan dapat menarik persetujuan untuk menggunakan data mereka .