Mensos Cek Penyaluran BST, Bantuan yang Diterima KPM Tidak Sesuai yang Diberikan

- Selasa, 27 Juli 2021 | 20:29 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini berdialog dengan penerima manfaat dan pendamping saat mengecek penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa (27/7)./suaramerdeka.com/dok
Menteri Sosial Tri Rismaharini berdialog dengan penerima manfaat dan pendamping saat mengecek penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa (27/7)./suaramerdeka.com/dok

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu sembako di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa 27 Juli 2021.

Risma mengunjungi sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Panjang Wetan Gang 12 dan di Bugisan untuk mengecek kesesuaian bantuan yang mereka terima dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.

Didampingi Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Risma menanyakan kepada setiap KPM tentang nilai dan jenis bantuan yang diterima serta kualitas bahan pangan yang diterima.

Saat berbincang dengan beberapa KPM, Risma menemukan adanya masalah dalam penyaluran bantuan pangan nontunai.

Baca Juga: Persiapan PON Papua, Tim Anggar TC di Salatiga

Menurutnya, ada ketidaksesuaian antara bantuan yang seharusnya diterima KPM yakni sebesar Rp 200.000 dengan barang yang diterima KPM.

“Bantuan yang diterima tidak senilai itu, kata Risma.

Namun, hal itu tidak hanya terjadi di Kota Pekalongan, tetapi juga di daerah lain. Sehingga Risma dan timnya akan mendalami masalah tersebut.

Risma juga menggali harga komoditas bahan pangan yang dibeli di E-Warung.

Baca Juga: The Daddies ke Perempat Final Olimpiade Tokyo dengan Status Juara Grup D

Ia tampak kecewa saat mengetahui harga telur di E-Warung lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di pasaran.

“Harga telur di Jakarta Rp 22.000 perkilogram, mengapa di sini harganya Rp 24.000,” tanya Risma.

Menurutnya, harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warung harus harga yang wajar.

Selain itu, Risma juga kecewa karena bantuan yang diterima KPM dalam bentuk paket dengan komoditas yang sama antara satu KPM dengan KPM lainnya.

Baca Juga: Tasyakuran Milad Ke-46, MUI Agar Menjadi Desainer Kehidupan Agama

Karena seharusnya, komoditas bahan pangan yang diterima KPM sesuai dengan kebutuhan masing-masing KPM.

“Aturannya, KPM tidak boleh diberikan barang dalam bentuk paket yang sama. Karena belum tentu barang itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya KPM alergi telur, maka KPM bisa memilih daging atau yang lain," sambungnya.

Karena itu, dalam penyaluran bantuan ke depan, sistem penyaluran bantuan akan diubah.

Kementerian Sosial, lanjut dia, sudah menyiapkan sistem yang bisa digunakan oleh KPM untuk berbelanja bahan pangan di mana pun.

Baca Juga: Ada Tahapan Karantina, Vaksin Covid-19 Tak Bisa Langsung Dikirim ke Daerah

“Sehingga KPM bisa belanja di mana saja dan boleh memilih barang apa saja yang dibutuhkan. Jadi, nanti E-warong akan bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga yang lebih mahal," sambungnya.

Sementara itu, penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan cukup memuaskan. Alokasi penerima BST Kota Pekalongan sebanyak 13.990 KPM.

Hingga 26 Juli, telah tersalurkan sebanyak 12.180 KPM (87,06 persen). Sedangkan program PKH telah tersalurkan sebanyak 3.176 KPM dari penerima sebanyak 3438 KPM (92,38 persen).

Adapun penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada Mei Juni sebanyak 18.054 KPM, hingga saat ini telah tersalurkan kepada 17365 KPM (96,1 persen).

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

PMI DIY Salurkan Bantuan bagi Korban Erupsi Semeru

Selasa, 7 Desember 2021 | 23:28 WIB

Kemenag Raih Anugerah Meritokrasi KASN 2021

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:40 WIB

Safar: Program JKN KIS, Jaminan Kesehatan yang Mumpuni

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:07 WIB
X