Kepala Daerah Diminta Sosialisasi Aturan Baru PPKM

- Selasa, 27 Juli 2021 | 13:42 WIB
La Nyalla Mahmud (Saktia Andri Susilo)
La Nyalla Mahmud (Saktia Andri Susilo)

MOJOKERTO, suaramerdeka.com - Kepala daerah dan jajarannya diminta untuk melakukan sosialisasi aturan baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara seksama.

Terutama, bagi daerah yang memberlakukan PPKM Level 4 dan 3.

 "Sebab, dalam aturan baru tersebut terdapat sejumlah pelonggaran pembatasan dalam perpanjangan PPKM yang berlaku sejak tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Mojokerto, Selasa, 27 Juli 2021.

Baca Juga: Aksi Jokowi End Game, Denny Darko: Sengaja Ciptakan Kerumunan di Tengah Pandemi

Menurutnya, kepala daerah harus betul-betul memberikan pengarahan yang detail.

Terutama kepada petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

 "Hal ini harus dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. Terutama saat proses penertiban akibat petugas kurang paham aturan," ujarnya.

Baca Juga: Prasyarat Pengendalian Covid-19 Harus Ada Komitmen Kuat Pemerintah dan Masyarakat

 LaNyalla juga meminta kepala daerah mengeluarkan kebijakan lebih spesifik, sesuai penerapan PPKM di wilayahnya masing-masing.

Kebijakan tersebut bisa disesuaikan dengan karakter daerah.

"Tapi harus diingat, kebijakan turunan harus selaras dengan kebijakan nasional. Tidak itu saja, juga Forkopimda perlu melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi," tandasnya.

Dikatakan, koordinasi yang sama juga harus dilakukan antardaerah. Hal itu agar tercipta kesepahaman di level provinsi atau kabupaten/kota.

 "Optimalkan juga Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran virus Corona. Aturan baru ini akan efektif bila masyarakat bekerja sama dengan baik," tegasnya.

Selain itu, petugas yang melakukan pemantauan, seperti Satpol PP, dan personel TNI/Polri, harus memahami kebijakan yang diambil.

Dia juga menyarankan agar pemerintah daerah turut melibatkan tokoh agama.

"Khususnya saat melakukan pemantauan ke tempat ibadah. Karena banyak masyarakat yang lebih mendengarkan para tokoh agama sebagai panutan," imbuhnya.

Karenanya, peran para tokoh agama ini sangat penting untuk mengajak masyarakat mematuhi aturan dalam PPKM.

Lebih lanjut dikatakan, yang tidak kalah penting adalah penertiban harus dilakukan secara santun.

"Serta mengingatkan masyarakat dengan humanis dan tidak menggunakan cara-cara kasar," tuturnya.

Halaman:
1
2
3

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kecelakaan Maut Balikpapan, Begini Kronologinya

Jumat, 21 Januari 2022 | 13:44 WIB

Jateng Borong Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:59 WIB

Berikut 184 Pemenang Baznas Award 2022

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:55 WIB

RK-Khofifah Makin Mesra Bangun Simbiosis Jabar-Jatim

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:59 WIB
X