Banyak Macam Kekerasan Seksual Belum Diatur KUHP, Komnas Perempuan: Korban jadi Sulit Menuntut Keadilan

- Sabtu, 24 Juli 2021 | 15:09 WIB
Ilustrasi kekerasan pada wanita. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi kekerasan pada wanita. (suaramerdeka.com / dok)


JAKARTA, suaramerdeka.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, berpendapat, KUHP hanya mengenali istilah perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Sedangkan, mengacu pada pengaduan korban kekerasan seksual kepada Komnas Perempuan, terdapat berbagai kekerasan seksual yang menurut Maria belum diatur di dalam KUHP dan kini menjadi isu di Indonesia.

“Pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali oleh sistem hukum Indonesia,” ungkap Maria Ulfah dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (22/7).

Ketidakmampuan KUHP dalam melindungi korban kekerasan seksual inilah yang berdampak sulitnya korban untuk mendapatkan akses untuk menuntut keadilan.

Baca Juga: Menikmati Siaran TV Digital, Begini Caranya

“Di mana hak untuk keadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Maria menegaskan.

Untuk itu, menurut Maria, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual perlu segera disahkan.

Sebelumnya, RUU PKS telah diajukan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012 dan masih belum memperoleh persetujuan untuk disahkan oleh DPR. Hal ini diakibatkan oleh beberapa substansi yang membutuhkan peninjauan kembali.

“Jika RUU PKS tidak segera disahkan, ini bisa menjadi indikator bahwa negara telah membiarkan kekerasan seksual untuk terjadi,” tutur Maria.

Baca Juga: Terdampak PPKM Level 4, Kapolres Pekalongan Kota Bagikan 200 Paket Bansos ke Warga

Maria juga berpendapat bahwa penundaan pengesahan RUU PKS merupakan bentuk pembatasan akses menuju keadilan bagi korban, serta tidak adanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, anak perempuan, maupun perempuan penyandang disabilitas.

“Puluhan ribu korban kekerasan seksual menanti akses terhadap keadilan,” tutur Komisioner Komnas Perempuan menambahkan.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X