Ridwan Kamil Pertanyakan Kampanye Prokes Gonta - Ganti Istilah

- Jumat, 23 Juli 2021 | 19:10 WIB
Ridwan Kamil. (suaramerdeka.com / dok)
Ridwan Kamil. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta supaya ada keputusan final bagi istilah prokes guna disampaikan ke masyarakat.

Hal itu sebagai respon atas arahan pemerintah pusat yang kembali mengingatkan pemerintah daerah terus mengampanyekan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun di era PPKM Level.

Pasalnya, di Jabar, kampanye yang berjalan adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ketika ada perubahan istilah, Ridwan Kamil khawatir masyarakat di wilayahnya bingung.

Baca Juga: Lewat Wild Card, Dani Pedrosa Siap Balapan Lagi

"Di bawah sudah bukan 3M tapi 5M. Jadi spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M. Jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga. Cuma nanti ada pertanyaan dari publik berarti 2M yang kemarin itu gimana," katanya dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Kemudian, RK menyoroti penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jika pemerintah kembali menggunakan istilah "new normal" maka akan kembali seperti 2020 ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

“Mohon izin kita hindari juga kata "New normal" lagi. Sudah disepakati juga narasinya adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jadi kalau menarasikan kembali dengan kalimat new normal, itu balik lagi ke istilah tahun lalu," katanya.

Di luar itu, RK mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi yang sama dalam memantau mobilitas masyarakat, supaya tak terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mencontohkan disiplin pakai masker dan jaga jarak yang mengacu pada data aplikasi pemantauan di wilayah.

Disebutkan, tingkat kedisiplinan warganya dalam memakai masker adalah 86 persen sedangkan dalam menjaga jarak 83 persen.

Baca Juga: Bulk Vaksin Covid-19 Sinovac yang Diterima Hampir 90 Persen

Namun data tersebut berbeda dengan data berdasarkan aplikasi pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Karena tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan ternyata berada di bawah 75 persen.

Dia tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dari Google, Facebook, dan platform lainnya. Hanya saja, metode ukurnya dilakukan berdasarkan satu patokan sama.

Hal ini berkaitan pula dengan tugas di daerah dalam mengomunikasikannya sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi.dwi

cara mengukurnya harus satu patokan agar tidak ada perbedaan data. Sebab, pejabat publik di daerah harus terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga datanya harus sinkron.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

LRT Kecelakaan di Cibubur, Diduga Human Error

Senin, 25 Oktober 2021 | 20:52 WIB
X