Sewa Kios Pasar Tumenggungan Naik 300 Persen, Bupati Kebumen: Itu Hoaks

- Jumat, 23 Juli 2021 | 15:18 WIB
TINJAU PASAR: Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bersama Wabup Ristawati Purwaningsih meninjau kios di Pasar Tumenggungan. (suaramerdeka.com/Supriyanto)
TINJAU PASAR: Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bersama Wabup Ristawati Purwaningsih meninjau kios di Pasar Tumenggungan. (suaramerdeka.com/Supriyanto)

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH membantah kabar yang menyebutkan bahwa Pemkab Kebumen menaikan sewa kios Pasar Tumenggungan sebesar 300 persen. Kabar yang menyebar itu dipastikan tidak benar alias hoaks.

Bahkan untuk menepis kabar itu, Bupati memanggil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kebumen Widiatmoko, Kamis (23/7). Di hadapan Bupati, Widiatmoko menjelaskan kepada publik tentang kabar yang menyebut Bupati Kebumen menaikan kios Pasar Tumenggungan sebesar 300 persen.

Widiatmoko menjelaskan bahwa dalam Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar memang ada kenaikan sewa kios pasar. Akan tetapi kenaikan di tahun 2020 hanya 30 persen. Pada 2021 kenaikan tambah 10 persen menjadi 40 persen.

Baca Juga: Angka Kematian Pasien Corona Harian Capai 1.449, Indonesia Top Ranking Menyalip Brasil

"Memang ada kenaikan, tapi tidak sampai pada 300 persen," ujar Widiatmoko saat diminta kepada menjelaskan kepada publik.

Perda Nomor 3 tahun 2019 ditetapkan oleh KH Yazid Mahfudz pada 1 April 2019, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kebumen. Struktur dan tarif retribusi pelayanan pasar rakyat bervariasi sesuai dengan tipe pasar yang terbagi menjadi empat tipe yakni pasar rakyat tipe A, B, C, D.

Masih Wakil

Retribusi kios A untuk pasar rakyat tipe A sebesar Rp 600/m2/hari, pasar rakyat tipe B Rp 500/m2/hari. Pasar rakyat tipe C Rp 450/m2/hari dan pasar rakyat tipe D Rp 400/m2/hari. Kemudian retribusi los pasar rakyat tipe A Rp 400/m2/hari, tipe B sebesar Rp 350/m2/hari dan Rp 300/m2/hari untuk pasar rakyat tipe C dan D.

Baca Juga: Anggaran COVID-19 Juga untuk Melindungi Anak-Anak dari Dampak Pandemi

Perda tersebut juga mengatur pelayanan MCK, pemanfaatan pelataran seperti pedagang lesehan. Juga mengatur retribusi untuk pasar hewan naik sewa kios, los maupun pemanfaatan pelataran.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dibentuk

Selasa, 21 September 2021 | 01:06 WIB

Bank Dunia Puji Vaksinasi Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 00:47 WIB

Apakah Uang bukan Sumber Kebahagiaan? Ini Alasannya

Senin, 20 September 2021 | 23:21 WIB

PKL Malioboro Terima Bansos Sembako

Senin, 20 September 2021 | 20:43 WIB

Ecofarming Tekan Biaya Produksi Hingga 70 Persen

Senin, 20 September 2021 | 16:40 WIB
X