Anggaran Perlindungan Sosial Ditambah

Red
- Jumat, 23 Juli 2021 | 06:02 WIB
SM/Twitter.com/@kemensosRI : Tri Rismaharini
SM/Twitter.com/@kemensosRI : Tri Rismaharini

JAKARTA, suaramerdeka.com -Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya klaster kesehatan dan perlindungan sosial sebesar Rp 55,21 triliun.

Tambahan tersebut dialokasikan menyusul perpanjangan PPKM Level 4 di Pulau Jawa/- Bali serta di 15 kabupaten/- kota di luar Jawa Bali. Dengan begitu, total anggaran perlindungan sosial menjadi Rp 187,84 triliun. Program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat menjadi langkah yang tak terhindarkan dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19.

Bantuan yang disalurkan, ucap Presiden, bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Presiden juga memastikan bantuan sosial (bansos) beras yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 telah disalurkan. Pada bidang perlindungan sosial, Kementerian Sosial ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Adapun program perlindungan sosial di kementerian dan lembaga lain adalah Bantuan Langsung Tunai Desa, bantuan kuota internet dan subsidi listrik. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting, yakni program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Khusus PKH dirasakan membawa manfaat luas dan berarti bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun targetnya untuk 10 juta KPM. ”Namun sebenarnya, yang menerima bantuan lebih besar.

Yang merasakan manfaat PKH sebanyak 33.674.865 jiwa. Nilai bantuannya juga cukup besar. Harapannya bisa membantu masyarakat di tengah pandemi,” kata Mensos Risma di Jakarta, kemarin. Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan PPKM Darurat adalah penyaluran beras.

Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, untuk 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. ”Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan.

Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat,” jelasnya.

Adapun para penerima di antaranya, pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. Terkait proses pendistribusian, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan percepatan pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama PPKM. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat video konferensi bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menambah anggaran perlindungan sosial. ”TNI-Polri bersama stakeholders lainnya melakukan akselerasi (percepatan) penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif sehingga dapat tepat sasaran,” kata Sigit, kemarin. Agar pendistribusian bansos tepat sasaran, mantan Kapolda Banten ini memastikan seluruh jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah melakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing.

Bansos didistribusikan tidak hanya di wilayah berstatus PPKM Level 4 tetapi juga PPKM Level 3 dan PPKM Mikro. Bansos, kata Sigit, selain dari pemerintah, TNI-Polri juga menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat yang perekenomiannya terdampak sejak awal pandemi dan PPKM. Berdasarkan data yang ada, sejak pertama kali diterapkan PPKM t pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 kilogram beras.

Pada 2020, bansos yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 alat kesehatan atau alat pelindung diri (APD), dan mendirikan 13.119 dapur umum. Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bansos yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

Pembatasan Mobilitas

Sebelumnya, Pemerintah didesak untuk memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terimpit pandemi Covid-19, benar-benar sampai kepada yang berhak.

Apalagi bantuan yang terkait dengan perut rakyat. ”Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7). Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7). Dimana dia mengatakan bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah.

”Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan, baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga. Sementara dari total pagu Rp 11,51 triliun, Menkeu menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp 983 miliar,” ujarnya.

Sedangkan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa. Yakni dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.

”Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?

Penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali,” tegasnya. Itulah mengapa semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19, lanjutnya, harus menjadi prioritas.

Terutama oleh seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikannya tepat sasaran dan tepat momentum. ”Kita semua berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi wabah ini. Hal tersebut agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan kembali produktif,” imbuhnya.

Angka Kematian

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku PPKM Darurat Jawa-Bali meminta pemerintah daerah mengevaluasi penyebab kematian yang tinggi di sejumlah wilayah. Dirinya meminta agar para kepala daerah menjalankan pengetesan (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) secara seksama.

Hal tersebut diperintahkannya dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara virtual bersama para pemimpin daerah se-Jawa dan Bali beserta sejumlah menteri terkait pada Rabu petang (21/7) petang.

”Pelaksanaan testing, tracing, dan treatment saya kira ini bisa berjalan lebih masif lagi, terutama sebagai mitigasi kemungkinan lonjakan setelah Idul Adha selama dua minggu ke depan,” kata Luhut.

Dikatakan lebih lanjut, Presiden telah meminta agar para kepala daerah memiliki data yang pasti terkait pasien meninggal apakah sudah divaksinasi ataukah belum. Dirinya menambahkan bahwa ketersediaan oksigen, penanganan oleh rumah sakit, akses kepada obat juga harus mendapatkan perhatian. ”Kalau boleh, semua teman-teman para gubernur dan para bupati/walikota untuk melakukan pendataan.

Saya berharap ini nanti bisa disampaikan,” tambahnya. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah harus fokus kepada menurunkan tingkat kematian yang telah mencapai lebih dari seribu orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya telah meminta pengelola rumah sakit secepatnya memperbarui tata laksana perawatan Covid-19.

”Jika kita lihat varian delta ini, penyebarannya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat, namun wafatnyapun jadi lebih cepat.

Karena itu perlu segera disusun tata laksana perawatan yang baru,” ucap Menkes Budi. Menurutnya dengan melakukan hal tersebut maka langkah intervensi akan lebih cepat dilakukan. Mengenai langkah intervensi, Budi meminta fasilitas kesehatan di daerah agar dapat menyediakan data, diantaranya apakah pasien meninggal sudah divaksin lengkap atau belum, perbandingan jumlah pasien komorbid data pasien meninggal pada tahap badai sitokin atau sebelum, dan apakah sebelum meninggal sudah mendapatkan bantuan oksigen atau belum. (bn,H28,J13,ant-64)

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

X