Anggaran Perlindungan Sosial Ditambah

Red
- Jumat, 23 Juli 2021 | 06:02 WIB
SM/Twitter.com/@kemensosRI : Tri Rismaharini
SM/Twitter.com/@kemensosRI : Tri Rismaharini

Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif sehingga dapat tepat sasaran,” kata Sigit, kemarin. Agar pendistribusian bansos tepat sasaran, mantan Kapolda Banten ini memastikan seluruh jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah melakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing.

Bansos didistribusikan tidak hanya di wilayah berstatus PPKM Level 4 tetapi juga PPKM Level 3 dan PPKM Mikro. Bansos, kata Sigit, selain dari pemerintah, TNI-Polri juga menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat yang perekenomiannya terdampak sejak awal pandemi dan PPKM. Berdasarkan data yang ada, sejak pertama kali diterapkan PPKM t pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 kilogram beras.

Pada 2020, bansos yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 alat kesehatan atau alat pelindung diri (APD), dan mendirikan 13.119 dapur umum. Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bansos yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

Pembatasan Mobilitas

Sebelumnya, Pemerintah didesak untuk memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terimpit pandemi Covid-19, benar-benar sampai kepada yang berhak.

Apalagi bantuan yang terkait dengan perut rakyat. ”Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7). Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7). Dimana dia mengatakan bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah.

”Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan, baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga. Sementara dari total pagu Rp 11,51 triliun, Menkeu menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp 983 miliar,” ujarnya.

Sedangkan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa. Yakni dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.

”Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?

Penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali,” tegasnya. Itulah mengapa semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19, lanjutnya, harus menjadi prioritas.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Target 8 Kursi, PKB Kota Semarang Gelar Evaluasi

Minggu, 26 September 2021 | 19:45 WIB

CSIS: Komunikasi Politik Airlangga Hartarto Kuat

Minggu, 26 September 2021 | 17:40 WIB
X