Anggaran Perlindungan Sosial Ditambah

Red
- Jumat, 23 Juli 2021 | 06:02 WIB
SM/Twitter.com/@kemensosRI : Tri Rismaharini
SM/Twitter.com/@kemensosRI : Tri Rismaharini

JAKARTA, suaramerdeka.com -Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya klaster kesehatan dan perlindungan sosial sebesar Rp 55,21 triliun.

Tambahan tersebut dialokasikan menyusul perpanjangan PPKM Level 4 di Pulau Jawa/- Bali serta di 15 kabupaten/- kota di luar Jawa Bali. Dengan begitu, total anggaran perlindungan sosial menjadi Rp 187,84 triliun. Program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat menjadi langkah yang tak terhindarkan dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19.

Bantuan yang disalurkan, ucap Presiden, bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Presiden juga memastikan bantuan sosial (bansos) beras yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 telah disalurkan. Pada bidang perlindungan sosial, Kementerian Sosial ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Adapun program perlindungan sosial di kementerian dan lembaga lain adalah Bantuan Langsung Tunai Desa, bantuan kuota internet dan subsidi listrik. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting, yakni program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Khusus PKH dirasakan membawa manfaat luas dan berarti bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun targetnya untuk 10 juta KPM. ”Namun sebenarnya, yang menerima bantuan lebih besar.

Yang merasakan manfaat PKH sebanyak 33.674.865 jiwa. Nilai bantuannya juga cukup besar. Harapannya bisa membantu masyarakat di tengah pandemi,” kata Mensos Risma di Jakarta, kemarin. Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan PPKM Darurat adalah penyaluran beras.

Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, untuk 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. ”Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan.

Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat,” jelasnya.

Adapun para penerima di antaranya, pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.

Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. Terkait proses pendistribusian, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan percepatan pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama PPKM. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat video konferensi bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menambah anggaran perlindungan sosial. ”TNI-Polri bersama stakeholders lainnya melakukan akselerasi (percepatan) penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Ada Peragaan Adegan Protokol Kesehatan

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:47 WIB
X