Kebijakan Relaksasi Dilakukan jika Tren Covid-19 Melandai

- Kamis, 22 Juli 2021 | 20:51 WIB
 Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito. (suaramerdeka.com / dok) (Murdiyat Moko)
Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito. (suaramerdeka.com / dok) (Murdiyat Moko)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah terus memantau penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021.

"Jika tren kasus Covid-19 mengalami penurunan, maka relaksasi PPKM akan dilakukan secara bertahap mulai 26 Juli 2021," ujarnya dalam keterangan pers melalui aplikasi Zoom di Jakarta, Kamis 22 Juli 2021.

Wiku mengingatkan masyarakat bahwa kebijakan relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

"Akan tetapi secara bertahap dan hati-hati menuju kehidupan normal yang baru, sekaligus siap jika memang perlu dilakukan pengetatan kembali," katanya, seperti dikutip suaramerdeka.com dari Antara.

Baca Juga: Disiplin Prokes dan Tak Sebarkan Hoaks Bisa disebut Pahlawan Pandemi

Sesuai dengan riwayat alamiah, kata Wiku, evaluasi pelanggaran bisa diamati setelah hari ke-10 sampai dengan ke-14.

"Dimohon kepada masyarakat agar tetap waspada agar kondisi tetap terkendali dan relaksasi dapat dilakukan dengan baik," katanya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengemukakan empat pertimbangan pemerintah menerapkan kebijakan relaksasi pengetatan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

"Pertimbangan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini telah mencakup empat komponen pertimbangan relaksasi kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh WHO," kata Wiku.

Baca Juga: Zuber Safawi Pendiri PKS Jawa Tengah Berpulang

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Sumber: Antara

Terkini

X