Puan Desak Bantuan Segera sampai ke Rakyat, Baru Tersalur Rp983 Miliar

- Kamis, 22 Juli 2021 | 18:11 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (suaramerdeka.com/dok)
Ketua DPR RI Puan Maharani (suaramerdeka.com/dok)



JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah didesak untuk memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19, benar-benar sampai kepada yang berhak. Apalagi bantuan yang terkait dengan perut rakyat.

"Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).

Hal itu terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7). Di mana dia mengatakan bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah.

"Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan, baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga. Sementara dari total pagu Rp 11,51 triliun, Menkeu menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp 983 miliar," ujarnya.

Baca Juga: Ada PPKM Level 4, Pusat Perbelanjaan Diprediksi Merugi Rp 5 Triliun per Bulan

Sedangkan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa. Yakni dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.

"Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu? Penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali," tandasnya.

Yakni termasuk di ranah ekonomi. Aga4 penanganan Covid-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, kata dia, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting.

"Sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi. Namun, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran finansial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya," tegas Puan.

Baca Juga: Weladalah, Sehari 4 Hajatan Pernikahan Dibubarkan Satgas Covid-19

Prioritas

Itulah mengapa semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19, lanjutnya, harus menjadi prioritas. Terutama oleh seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikannya tepat sasaran dan tepat momentum.

"Kita semua berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi wabah ini. Hal tersebut agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan produktif," imbuhnya.

Untuk itu, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah juga diminta untuk bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun harus terus diperkokoh.

Baca Juga: Ikut Percepatan Vaksinasi Covid-19, DPD Nasdem Jabar Targetkan 30 Ribu Dosis

"Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19, lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik. Bahkan data tidak dikerjakan dengan benar," ucapnya.

Dikatakan, pemerintah daerah sekalipun seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pelacakan (tracing) adalah salah satu yang bisa dilakukan.

"Sehingga, jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau lalu datanya sengaja dibuat tidak muncul," tukasnya.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X