Dukung PPKM, Operasi Yustisi Kejati Jaring 800 Kasus Melanggar Prokes

- Kamis, 22 Juli 2021 | 15:57 WIB
SAMPAIKAN PAPARAN : Kepala Kejati Jateng Priyanto didampingi jajarannya menyampaikan keterangan pers kepada media pada kegiatan memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 di Kantor Kejati Jateng, Kamis (22/7). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)
SAMPAIKAN PAPARAN : Kepala Kejati Jateng Priyanto didampingi jajarannya menyampaikan keterangan pers kepada media pada kegiatan memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 di Kantor Kejati Jateng, Kamis (22/7). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)




SEMARANG, suaramerdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menggelar sejumlah operasi yustisi.

Kepala Kejati (Kajati) Jateng, Priyanto menyatakan, sebanyak 800 perkara terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) ditangani sejumlah kejaksaan negeri, termasuk selama masa PPKM Darurat.

"Mereka hanya kita masukan dalam perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) setelah melalui berbagai proses atau tahapan. Pelanggar kita kenakan denda dengan hati nurani sebagaimana yang ditekankan Jaksa Agung," kata Kajati pada kegiatan memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 di Kantor Kejati Jateng, Kamis (22/7).
Baca Juga: Mardani Ali Sera Kritik Mendagri: Kasus Kekerasan saat PPKM Diperpanjang Jangan Terulang Lagi

Penindakan terhadap pelanggaran prokes bertujuan untuk memberikan efek jera. Namun tetap dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Kejaksaan Negeri yang sejauh ini telah melakukan penegakan yustisi bersama dengan perangkat terkait di antaranya Sukoharjo, Cilacap, Purbalingga, Batang, Tegal dan lainnya.

Selain menggalakan operasi yustisi, pihaknya juga melakukan pendekatan persuasif berupa pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha kecil yang terdampak PPKM.
 
"Berkenaan dengan PPKM ini, kami juga diperintahkan untuk melakukan pengawasan ke lapangan sekaligus menganalisa terkait ketersediaan obat-obat tertentu di apotek yang belakangan mengalami kekosongan," jelasnya.
 
Baca Juga: Tersangka Korupsi Bank Jogja Bertambah Jadi 5 Orang

Sementara itu, sepanjang tahun ini Kejati Jateng juga menangani sebanyak tiga ribu lebih perkara tindak pidana. Mayoritas didominasi tindak pidana narkotika dengan 800 perkara atau secara persentase hampir mendekati 30 persen.

"Kasus narkotika masih yang terbanyak. Ini tentu menjadi tugas kita bersama agar angka kasus narkotika bisa ditekan. Sedang untuk perkara-perkara kecil kami selesaikan dengan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif," imbuhnya.

Konsep restorative justice ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban.

"Untuk bidang intelijen, kami turut mendampingi proyek strategis nasional dengan nilai triliunan. Pengawalan dari bidang intelijen diperlukan supaya proyek tersebut tepat sasaran dan tepat waktu," ungkapnya.
 
 

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X