Sukseskan RUU PKS, Perlu Penyatuan Persepsi dan Komitmen Semua Piihak

- Kamis, 22 Juli 2021 | 08:12 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12. (suaramerdeka.com  / dok)
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Forum Diskusi Denpasar 12. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa perjalanan panjang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang digagas sejak 2012, hendaknya menjadi concern dan komitmen semua pihak.

Utama para legislator untuk segera membahas dan menyetujui beleid itu menjadi undang-undang.

Hal itu diungkapkan saat menyampaikan pengantar dalam diskusi bertajuk Mengawal RUU PKS dalam Prolegnas 2021, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta, Rabu 21 Juli 2021.

"Kami harapkan pembahasan RUU PKS yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 merupakan babak akhir untuk menjawab penantian panjang publik akan adanya undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak di negeri ini," tegasnya.

Baca Juga: Ahli Kimia ITB Pastikan BPA dalam Galon Guna Ulang Aman Dikonsumsi

Menurut Lestari, perjalanan panjang RUU PKS yang penuh dengan tarik ulur dalam proses legislasi melalui ruang politik di Senayan, memancarkan banyak tafsir dan pertanyaan, baik terkait teknis maupun substansi RUU tersebut.

"Itu merupakan sebuah dinamika politik yang wajar, dan kini saatnya bagi kita semua untuk menyatukan persepsi dan memantapkan tekad guna menjadikan RUU itu sebagai hukum positif di Indonesia," katanya.

Adanya RUU PKS merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menangkal terjadinya kekerasan seksual di negeri ini.

Upaya-upaya untuk membangun kesamaan persepsi, kata Lestari, harus terus dilakukan secara konsisten bahwa perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua kekuatan sosial politik.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Semarang Hari Ini: Cerah Berawan Sepanjang Hari

"Political will saja tidak cukup. Perlu perubahan yang radikal dalam pola pikir dan pola pandang untuk meniadakan bias gender yang dapat mengganjal proses pembahasan RUU itu," tandas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Sementara itu, Anggota DPR RI Taufik Basari menuturkan, dalam empat kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU PKS dengan berbagai stakeholders, problem terbesar yang muncul adalah kekeliruan paradigma berpikir serta kesalahpahaman dalam melihat RUU tersebut.

"Kita harus membersihkan diri dari kubang kesalahpahaman itu agar RUU ini tidak menjadi korban dari pertarungan berbagai pemikiran dan tuduhan tak berdasar.”

“Semua pihak hendaknya beradu argumentasi berlandaskan fakta, data, dan pengalaman empirik selama ini, jangan bersandar pada interpretasi dan tuduhan abstrak yang mengawang-awang," tegasnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peradi Pemalang Luncurkan Pusat Bantuan Hukum Gratis

Minggu, 19 September 2021 | 18:02 WIB

Immune Booster Disalurkan ke Korban Banjir Lebak

Minggu, 19 September 2021 | 11:16 WIB

Membiasakan Hidup Bersama Covid-19

Minggu, 19 September 2021 | 00:34 WIB

Pandemi dan Keseimbangan Hidup

Minggu, 19 September 2021 | 00:21 WIB
X