Perpanjangan PPKM Darurat, Puan: Harus Direspon Serius

- Rabu, 21 Juli 2021 | 14:32 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. /suaramerdeka.com/dok
Ketua DPR RI Puan Maharani. /suaramerdeka.com/dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Semua pihak diminta untuk merespon serius keputusan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang disampaikan Presiden Joko Widodo hingga 25 Juli mendatang.

Dimana penegakan PPKM Darurat lima hari ke depan, justru harus semakin ketat. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu 21 Juli 2021.

"Rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli jika tren penularan menurun, jangan dijadikan alasan aparat untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan," kata Puan.

Baca Juga: Ditinggal Shalat Id, Dua Rumah di Kecamatan Borobudur Hangus Terbakar

Menurutnya, masyarakat juga jangan menjadikan hal tersebut alasan untuk megendurkan protokol kesehatan. Karena jika terjadi, maka kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan.

"Selain itu, PPKM Darurat yang selama ini diberlakukan akan berujung sia-sia. Sebab, lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua Covid-19 atau tidak," ujarnya.

Oleh karena itu, Puan kembali mengingatkan pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan, merespon serius keputusan tersebut.

Karena ibarat ujian sekolah, kata dia, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus disikapi dengan disiplin belajar yang ketat.

Baca Juga: 65 Ponpes Optimalkan Konsep Digital, Jadi Modal Hadapi Pasar Global

"Supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur. Lima hari krusial ke depan ini juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil," tandasnya.

Yakni dengan memperbanyak jumlah testing dan tracing di lapangan. Sebab, seperti disampaikan Jokowi, rencana perlonggaran pada 26 Juli akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.

"Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan. Selain itu, saya juga mendorong pencairan bantuan pemerintah agar cepat ke tangan masyarakat" tegasnya.

"Sebab jika bantuan sudah di tangan, masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

X