Pemerintah Gunakan Istilah Baru, PPKM Level 1-4, Menkes: Pedoman WHO jadi Acuan

- Rabu, 21 Juli 2021 | 14:31 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Humas Setkab/Agung) (Nugroho Wahyu Utomo)
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Humas Setkab/Agung) (Nugroho Wahyu Utomo)


JAKARTA, suaramerdeka.com - Sejak pandemi Covid-19 muncul pada awal 2020, pemerintah telah menggunakan berbagai macam istilah terkait pembatasan kegiatan mobilitas warga. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat. Hingga akhirnya menggunakan asesmen level.

“Nanti mungkin, jika semua berjalan baik, kami kategorikan menjadi level 1, 2, 3, dan 4. Jadi, kami tidak pakai istilah darurat lagi,” ungkap Luhut dikutip dari Katadata.co.id, Selasa (20/7).

Istilah baru tersebut akan digunakan setelah PPKM darurat berakhir pada 25 Juli 2021.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, PKL Malioboro Belum Boleh Berjualan: Kami Minta Toleransi

Lalu, apa alasan pemerintah menggunakan istilah PPKM level 1 sampai 4? Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, istilah baru ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang terbit pada November 2020 lalu.

Berdasarkan pedoman WHO, level krisis daerah dilihat dari dua faktor. “Satu, laju penularan. Yang kedua, daya respons atau kesiapan kota atau kabupaten,” kata Menkes dalam laman YouTube Sekretariat Presiden pada 1 Juli 2021.

Indikator laju penularan diukur dari tiga level. Di antaranya, jumlah kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk, kasus yang ditangani di rumah sakit per 100 ribu penduduk, serta kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

Terkait daya respons atau kesiapan daerah, dilihat berdasarkan kapasitas pemeriksaan atau testing pada daerah tersebut. “Juga, kapasitas keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit untuk menanggulangi laju penularan,” ucap Menkes.

Baca Juga: Ahli Setuju PPKM Darurat Diperpanjang

Total ada empat level penilaian krisis Covid-19 di sebuah daerah berdasarkan indikator WHO.

Level 1 (Insiden Rendah)

Pada level ini, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit kurang dari lima orang per 100 ribu penduduk. Lalu, angka kematian kurang dari satu orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Level 2 (Insiden Sedang)

Angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit antara lima dan kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 kurang dari dua orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Level 3 (Insiden Tinggi)

Angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 50-100 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 antara dua sampai lima orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Level 4 (Insiden Sangat Tinggi)

Angka kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Serta, angka kematian akibat Covid-19 lebih dari lima orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Sementara itu, Untuk indikator kapasitas respons dibagi menjadi tiga, yakni memadai, sedang dan terbatas. Kriterianya sebagai berikut:

Memadai

Tingkat positivitas di daerah tersebut kurang dari 5%, lebih dari 14 orang dilakukan tracing ketika didapati kasus dan BOR tidak lebih dari 60%.

Sedang

Tingkat positivitas di daerah tersebut 5 hingga 15%, di mana 5 sampai 14 orang dilakukan tracing ketika didapati kasus, dan BOR 60 hingga 80%.

Terbatas

Tingkat positivitas di daerah tersebut lebih dari 15%, dengan kurang dari lima orang dilakukan tracing ketika didapati kasus, dan BOR lebih dari 80%.

Level inilah yang kemudian menjadi ukuran pemerintah untuk menetapkan penerapan PPKM di suatu daerah. Luhut mengatakan, PPKM level 4 setara dengan PPKM Darurat.

“Ramalan kami, nanti akan banyak di Jawa-Bali yang turun jadi level 3 dan mungkin jadi level 2,” katanya.

Namun, pemerintah tidak mau langsung mengumumkan perubahan tersebut. “Takutnya jadi euforia dan kasus akan kembali naik,” ujar Luhut.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Sumber: Kata Data

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tol Semarang-Demak Gunakan Bambu sebagai Matras

Kamis, 23 September 2021 | 02:09 WIB

Purbalingga dan Jepara Hentikan PTM

Kamis, 23 September 2021 | 02:03 WIB

Hidupi 80 Nenek Sebatang Kara

Kamis, 23 September 2021 | 01:52 WIB

Uang Suap Dicatat Bantuan Sosial

Kamis, 23 September 2021 | 01:40 WIB

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB
X