PPKM Darurat Diperpanjang, Muhammadiyah Mendukung Jika untuk kebaikan Bersama

- Rabu, 21 Juli 2021 | 13:50 WIB
Sejumlah kendaraan masih ramai melintasi kawasan Tugumuda, Semarang, Jumat (9/7) sekitar pukul 18:00 WIB. Arus lalu lintas kearah Jalan Pandanaran ditutup, karena diberlakukannya PPKM Darurat. (suaramerdeka.com / Irawan Aryanto)
Sejumlah kendaraan masih ramai melintasi kawasan Tugumuda, Semarang, Jumat (9/7) sekitar pukul 18:00 WIB. Arus lalu lintas kearah Jalan Pandanaran ditutup, karena diberlakukannya PPKM Darurat. (suaramerdeka.com / Irawan Aryanto)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mendukung perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jika tujuannya untuk kebaikan bersama.

"Tugas negara dan pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat, di antaranya dari bahaya COVID-19 dan menyejahterakan mereka. Kalau menurut pemerintah untuk kebaikan rakyat, PPKM harus dilanjutkan ya silahkan dilanjutkan," terangnya, Rabu (21/7).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan untuk melanjutkan PPKM hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. PPKM diterapkan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.

Baca Juga: Komunitas Tionghoa Semarang Bantu 1.500 Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Abbas mengatakan apabila pemerintah sudah memutuskan memperpanjang dan meminta mengurangi mobilitas, masyarakat harus secepatnya diberikan bantuan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

"Pemerintah harus membantu perekonomian rakyat dengan BLT secepatnya dan secukupnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya," kata dia, dilansir dari Antara

Apabila kasus telah menurun dan pemerintah akan melonggarkan kebijakan PPKM, masyarakat diminta tetap mempertebal penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga: Polri Sudah Salurkan 475.420 Paket dan 2.471.217 Kg Beras ke Warga Selama PPKM Darurat

Karena cara yang paling mudah dan murah agar terhindar dari risiko penularan adalah menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, memakai masker, dan mencuci tangan secara berkala.

"Tapi, kalau pemerintah tidak akan melanjutkan atau akan melonggarkan PPKM, masyarakat betul-betul diminta dan dituntut untuk menghormati protokol kesehatan yang ada," katanya.

Ia mendesak agar aparat keamanan terjun ke pasar-pasar, stasiun, dan tempat-tempat lain yang akan mengundang kerumunan untuk mengedukasi dan memperingatkan apabila ditemukan pelanggaran.

"Ini untuk mengatur dan menertibkan masyarakat agar tidak melanggar prokes, kehadiran pihak aparat jelas sangat diperlukan," ucapnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X