Status Vaksin Covid-19 Public Goods, Harus Bisa Diakses Siapa Saja dan Kapan Saja

- Rabu, 21 Juli 2021 | 08:36 WIB
Karyawan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk di Pati menerima vaksinasi Covid-19. (suaramerdeka.com / Moch Noor Efendi)
Karyawan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk di Pati menerima vaksinasi Covid-19. (suaramerdeka.com / Moch Noor Efendi)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Usai menuai kontroversi dan mendapat penolakan meluas dari masyarakat bahkan dikritik WHO, akhirnya vaksinasi gotong royong individu berbayar resmi dibatalkan pemerintah.

Pembatalan ini adalah kebijakan yang tepat dan meneguhkan status vaksin Covid-19 sebagai public goods atau barang umum milik publik yang di situasi krisis atau pandemi seperti saat ini harus bisa diakses siapa saja dan kapan saja.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengapresiasi langkah Pemerintah yang mendengar keresahan, kritik, protes dan penolakan masyarakat luas terhadap kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar.

Baca Juga: Depresi Usai Dinyatakan Positif Covid-19, Warga Mijen Ini Mengamuk

Pembatalan kebijakan ini langkah tepat agar Pemerintah dan para pemangku kepentingan lebih lebih memfokuskan diri mengendalikan lonjakan kasus positif.

Pasalnya, lonjakan tersebut membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan, mengatasi kelangkaan oksigen, melakukan penanganan maksimal pasien isoman.

Selain itu, energi besar Pemerintah juga harus dicurahkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan warga akibat pemberlakukan PPKM Darurat.

Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Puan Maharani: Perbaiki Komunikasi Publik

“Status vaksin terlebih di situasi pandemi seperti saat ini sudah jelas dan tegas sebagai barang umum milik publik yang harus bisa diakses siapa saja dan kapan saja. Itulah kenapa ada kesepakatan global bahwa pengembangan vaksin tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan satu negara agar kesembuhan global atau dunia bisa terwujud.”

“Prinsipnya adalah jangkauan vaksinasi Covid-19 harus bisa menyentuh siapa saja dan di mana saja di dunia. Vaksinasi gotong royong individu berbayar bertolak belakang dengan prinsip ini sehingga tepat dibatalkan,” ujar Fahira Idris.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X