Perpanjangan PPKM Darurat Sudah Tepat, Epidemiolog Minta Semua Pihak Mendukung

- Rabu, 21 Juli 2021 | 07:30 WIB
Ilustrasi PPKM (suaramerdeka.com / dok) (Nugroho Wahyu Utomo)
Ilustrasi PPKM (suaramerdeka.com / dok) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Joko Widodo resmi melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

Keputusan perpanjangan itu dinilai Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad sudah tepat.

Maka dari itu, semua pihak harus bisa mendukung perpanjangan itu agar kasus harian Covid-19 bisa turun sesuai target.

Baca Juga: Artis Berinisial AS Gelar Pesta dan Langgar Prokes, Benarkah Arya Saloka?

"Kalau belum turun, kan harus diperpanjang. Kalau memang mau turun sampai targetnya 10 ribu kasus Covid-19 harian," kata Riris dalam keterangan tertulis yang diterima suaramerdeka.com.

PPKM Darurat jilid pertama pada 3-20 Juli, dinilai Riris, belum berhasil menurunkan kasus harian, yang ditarget 10 ribu per hari, karena masyarakat masih banyak belum membatasi aktivitas.

Dia pun menyarankan, selama PPKM Darurat, 70 persen masyarakat untuk tetap di rumah. "Itu baru kemudian akan ada penurunan signifikan," katanya.

Baca Juga: Wiku: Indonesia Tambah 30 Juta Dosis Vaksin Akhir Agustus

Menurut dia, sebagian masyarakat resisten dengan PPKM Darurat dengan menganggap kebijakan itu tidak efektif.

Pandangan seperti itu harus diubah agar PPKM Darurat berhasil menurunkan kasus harian Covid-19. "Padahal bukan PPKM-nya yang tidak efektif," tuturnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga belum berani memaksa warga tinggal di rumah masing-masing, sehingga PPKM Darurat juga belum berjalan maksimal.

Ke depan, lanjut dia, pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten. Menurut Riris, aturan PPKM Darurat yang pemerintah pusat buat sudah sangat jelas, sehingga tak ada kebingungan dari pemerintah daerah dalam penegakannya.

"Harus dipastikan orang-orang tinggal di rumah, tidak kemudian pergi ke tempat lain. Di luar negeri lockdown, orang tinggal di rumah, mereka benar-benar tinggal di rumah. Masalah penegakan aturan, bagaimana itu bisa benar-benar ditegakkan," ujarnya.

Riris mengatakan sanksi denda layak bagi pelanggar PPKM Darurat. Negara lain pun menerapkan sanksi denda agar kebijakan pembatasan masyarakat efektif.

Namun, jangan sampai petugas di lapangan bermain-main dengan sanksi denda karena itu bisa jadi masalah baru.

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Banten, DKI Jakarta Diguncang Gempa Magnitudo 6,7 SR

Jumat, 14 Januari 2022 | 16:53 WIB
X